MONITOR, Jakarta – Pemerintah kompak menolak usulan kubu Prabowo untuk menjemput pulang Imam besar FPI Habib Rizieq Shihab. Penolakan ini membuat mantan Koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, selaku pembuat usul ihwal tersebut kecewa.
Dahnil menilai pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkesan meremehkan. Ia pun kecewa karena Moeldoko menolak permintaannya itu dimasukkan dalam agenda rekonsiliasi, terlebih menggunakan narasi yang merendahkan.
“Saya sayangkan, pejabat Publik seperti Pak Moeldoko masih menggunakan narasi meremehkan ketika menanggapi permintaan saya terkait Habib Rizieq,” kata Dahnil Anzar, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/7).
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menegaskan, sesungguhnya pihaknya tidak meminta pemerintah memberikan bantuan materi atas kepulangan Habib Rizieq. Dahnil melanjutkan, pihaknya hanya meminta jaminan keselamatan atas nasib Rizieq sekembalinya ke Tanah Air nanti.
“Yang diminta bukan fasilitasi kepulangan Habib Rizieq secara material dan lain-lain, yang diminta adalah kelapangan dada pemerintah demi kepentingan bersama untuk membuka ‘portal’ yang menghalangi beliau HRS bisa kembali, mengingat beliau tidak punya kasus hukum lagi,” terangnya.
Ia menegaskan, Pemerintah harus mempertimbangkan usulan ‘Pemulangan Habib Rizieq’, mengingat ia merupakan tokoh besar yang disegani banyak umat Islam di Indonesia.
“Diakui atau tidak, ada dendam politik dalmam sejarah kita, saya tidak ingin kesulitan Habib Rizieq kembali ke Indonesia menambah dendam politik dalam sejarah kita, mari kita kubur dendam politik tersebut, guyub kembali sebagai bangsa dan negara. HRS adalah tokoh umat yang didengar dan diikuti banyak umat Islam,” seru Dahnil.
