Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (dok: Instagram)
MONITOR, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan dirinya berkeinginan untuk mendeklarasikan organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang dididrikan bersama mantan Presiden PKS Anis Matta, menjadi partai politik.
Sebab, dikatakan dia, dibentuknya Ormas ini menjadi alat kritik terhadap arah lama di Indonesia yang dinilai kaku dan membosankan seperti saat ini.
“Insya Allah Ormas ini (GARBI) akan kita deklarasikan menjadi partai. Jika sudah resmi menjadi partai kelak, akan menjadi kekuatan penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, terutama dalam hal visi pembangunan Indonesia,” kata Fahri kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (10/7).
Tidak hanya itu, Fahri juga berpandangan, Indonesia memerlukan tesis-tesis baru dan memfasilitasi pikiran-pikiran baru yang lebih segar sebagai etalase dari sumpeknya cara memahami demokrasi setelah 21 tahun pasca runtuhnya orde baru.
“Sebagaimana semangat reformasi melawan feodalisme, GARBI pun mendeklarasikan menolak sistem-sistem berkarakter feodal dan membangun Indonesia menjadi negara yang demokratis,” sebut Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Fahri juga menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, orang tidak hanya bersembunyi menjadi dalang, tapi bisa berbicara terbuka agar publik mengetahuinya.
“Itu arah baru, kenapa saya akan buat partai baru, sebagaimana semangat reformasi, GARBI pun menolak sistem-sistem berkarakter feodal dan membangun Indonesia menjadi negara yang demokratis,” pungkas anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
MONITOR, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi percepatan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu para pelaku industri nasional, termasuk sektor industri kecil dan…
MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengingatkan bahwa berbagai…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan dalam aktivitas kerja.…
Ketua Komis XIII DPR RI, Willy Aditya menyoroti kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) bernama Refpin…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan…