MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan jika partainya tidak akan latah untuk mengikuti sejumlah partai politik (Parpol) koalis untuk mengusulkan sejumlah nama calon menteri kepada presiden.
Menurut dia, Joko Widodo yang berasal dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sudah pasti memiliki penilaiannya sendiri.
“PDIP tidak akan latah seperti partai-partai lain ya yang mengajukan usulan nama-nama pada presiden. Nah, tentu pak Jokowi adalah PDIP juga, dan Pak Jokowi paham betul di partainya itu banyak kader-kader yang bekerja secara profesional baik di pusat maupun di daerah,” kata Masinton kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).
“Dan jika Pak Jokowi meminta dari PDIP, maka partai akan menyiapkan kader-kader terbaiknya kader-kader yang berkeja secara profesional, membantu tugas-tugas presiden nantinya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan pada kisaran berapa banyak nama nantinya yang diajukan PDIP bila presiden memintanya?. Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan jika tentu hal itu sebagaimana yang dibutuhkan oleh presiden nantinya.
“Pada prinsipnya PDI Perjuangan memiliki banyak kader yang sudah diuji dan melalui seleksi sekolah kader partai yang disiapkan untuk duduk di eksekutif maupun legislatif,” ujar dia.
Sementara itu, terkait dengan nama-nama yang beredar di internal partai. Masinton enggan menanggapinya lebih jauh.
“Ada banyak nama. Nah itu masih di dompetnya Ibu Mega,” pungkasnya.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…