MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa siapa yang bekerja, maka dia yang akan mendapatkan upahnya.
Hal itu menanggapi Ikhwal akan bergabungnya partai di luar koalisi Indonesia kerja (KIK) yang ingin bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Iya, rumusnya siapa yang bekerja, dialah yang mendapat upah, sebenarnya itu lah. Itu rumus dunia,” kata Jazilul kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).
Akan tetapi, sambung Jazilul, rumus itu tidak bisa digunakan dalam proses politik, terutama terkait dengan ‘jatah’ kursi menteri. Sebab, presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan komposisi kabinet.
“Tetapi seandainya nanti koalisi ini duduk dalam satu meja, saya haqqul yakin bahwa akan bicara yang bekerja yang mendapat upah,” ujarnya.
Dia memandang, soliditas koalisi memang perlu ditingkatkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bergabungnya yang lain dimana tempat bergabungnya itu dirumuskan.
“Jangan di tempat koalisi, mungkin dibikin gerbong yang lain. Kalau ada visi yang perlu dimasukan, sekarang dimasukan, gitu aja, soalnya peran itu masih banyak, bukan hanya di kabinet,” pungkasnya.
