MONITOR, Jakarta – Koalisi Adil Makmur sudah bubar. Namun sampai saat ini, belum ada satupun partai politik dari Koalisi Adil Makmur yang menyatakan secara resmi bergabung dengan koalisi Jokowi.
Melihat hal ini, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Irma Suryani Chaniago, mengatakan, pada dasarnya TKN menerima siapapun yang ingin bergabung bersama Jokowi-Ma’ruf Amin untuk membangun bangsa ini lebih baik. Hanya saja pihaknya mengingatkan ketika menyatakan bergabung jangan hanya sekadar untuk kepentingan politik praktis.
“Politik memang dinamis, tetapi tentu tidak boleh juga hanya menggunakan politik praktis dan pragmatis saja atau politik kepentingan tetapi partai politik juga sebaiknya menggunakan politik etis dan elegance juga,” kata Irma.
Menurut dia, bergabungnya lawan politik merupakan hal yang sah-sah saja. Tetapi, kata dia, harga diri dan komitmen terhadap apa yang selama ini diyakini juga harus menjadi dasar pijakan pengambilan keputusan.
Misalnya saat kampanye melakukan fitnah, SARA, dan hoaks yang TSM masak kemudian karena kepentingan kursi dijilat kembali semua yqng dimuntahkan,” ucap Irma.
Irma pun berpandangan, rekonsiliasi adalah komitmen kebersamaan dalam membangun bangsa, tidak harus dengan bagi-bagi kursi. Mengingat, menurutnya, pemerintahan yang kuat dan amanah harus didampingi dengan oposisi yang konstruktif.
“Kursi menteri, posisi, jumlah, dan siapa itu adalah prerogatif Presiden,” tutur Irma.
Terpisah anggota TKN Achmad Baidowi mengungkapkan internal Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Presiden Jokowi tidak pernah memutuskan menerima partai opisisi yang coba merangsek ke kabinet pemerintahan.
“Ada juga yang berpandangan jangan-jangan nantinya malah menjadi ‘duri dalam daging’,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, saat ini pihaknya sedang mewaspadai adanya agenda politik di balik menyeruaknya isu parpol pro-Prabowo Subianto di pilpres lalu merapat ke Jokowi.
“Tentu jangan sampai koalisi ibarat itu kaki kanan di dalam kaki kiri di luar alias main dua kaki,” ujar Awiek sapaan akrabnya
Menurut dia, hal yang paling diharapkan adalah koalisi yang kompak dalam mengawal program dan kebijakan pemerintah yang prorakyat serta semangat untuk menjaga persatuan bangsa.
“Diajak atau tidaknya, semua bergantung ke Pak Jokowi selaku presiden terpilih,” pungkasnya.
