MONITOR, Jakarta – Adanya kabar Gerindra sudah ditawari sejumlah kursi oleh Jokowi, membuat gusar Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin. TKN menyebut urusan menteri adalah hal prerogratif presiden.
“Jujur saya tidak memahami kalau memang itu terjadi. Sebab selama ini yang kami tahu, Gerindra itu mana sudi gabung dengan kami,” kata Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding.
Oleh karenya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak semua pihak untuk tidak berspekulasi tentang komposisi kabinet Jokowi di era selanjutnya. Sebab, persoalan tersebut mutlak hak prerogratif Presiden.
“Menurut saya, sudah kita tunggu saja apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi, kita akan menunggu karena prinsipnya soal menteri adalah hak prerogratif,” tuturnya.
TKN, lanjut Karding, hanya diberi ruang untuk memberi masukan saja apabila diminta. Adapun keputusan akhir penyusunan kabinet diserahkan kepada Jokowi selaku Presiden terpilih.
“Kita ada ruang memberi masukan aja, terserah beliau,” ujarnya.
Seperti diketahui, Partai Gerindra mengaku ditawari sejumlah posisi strategis bila menerima ajakan kubu Jokowi-Ma’ruf untuk berkoalisi di pemerintahan periode 2019-2024.
Namun, tawaran yang disodorkan itu belum dijawab oleh Gerindra karena masih mendengar aspirasi dari kader serta pendukungnya. Tawaran yang disodorkan kubu Jokowi untuk Gerindra, yakni dua posisi menteri, satu pimpinan MPR dan dua jabatan Wantimpres.
“(Ditawari) dua menteri, satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres),” kata Ketua DPP Partai Gerindra, Andy Rahmad Wijaya.
