MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghormati proses hukum atas gugatan yang dilayangkan sejumlah warga atas polusi udara di Jakarta. Namun, dia meyakini para penggugat itu turut berkontribusi juga dalam memberikan polusi di udara.
“Karena, kualitas udara ini bukan disebabkan satu dua profesi saja. Tapi oleh kita semua, termasuk teman-teman kita yang melakukan tuntutan hukum itu. Pun kita-kita semua senyatanya ikut melakukan kontribusi pada penurunan kualitas udara. Kecuali udah pada naik sepeda semua kalo semua sudah naik sepeda itu lain,” ujar Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jum’at (5/7).
Menurutnya, setiap warga negara, setiap badan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum atas semua masalah yang dianggap perlu untuk diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk itu, penyelesaian polusi udara dipersilakan diproses melalui jalur hukum.
“Ini adalah sebuah kota dgn kegiatan perekonomian. Kegiatan sosial dan polusi udara adalah residu dari kegiatan itu. Karena itu, saya mengajak kepada semuanya utk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Mari gunakan kendaraan umum. Transjakarta jangkauannya sudah lebih luas. Kualitasnya baik, ada MRT dan juga kendaraan umum lainnya,” kata Anies.
Dalam jangka pendek, pihaknya akan memperbanyak alat pengukur kualitas udara. Saat ini, kata Anies, buruknya kualitas udara hanya terlihat pada salah satu alat pengukur saja, yakni yang ada di Kantor Duta Besar Amerika Serikat. Padahal, katanya, di Jakarta ada 10 alat pengukur kualitas udara lainnya.
“Dan yang keluar di airvisual itu dari kedutaan Amerika. Jadi kan menggambarkan kualitas udara di sekitar gambir saja. Tapi belum kualitas udara di seluruh Jakarta. Jadi, salah satu langkah yang akan kita kerjakan adalah memiliki alat ukur kualiatas udara secara lebih banyak sehingga kita bisa menjangkau lebih luas di Jakarta,” ungkapnya.
Sebelumnya, ada 31 warga Jakarta yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mendaftarkan gugatan warga negara atau citizen lawsuit. Mereka meminta hak sebagai warga negara untuk mendapatkan udara bersih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Mereka menggugat pemerintah karena pencemaran udara di Ibukota. Beberapa pihak yang mereka gugat, antara lain Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur DKI Jakarta. Sebagai pihak yang turut tergugat adalah Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.
Menurut pengacara publik dari LBH Jakarta, Nelson Nikodemus, tujuh pihak tergugat itu telah melakukan pengabaian hak warga yang tinggal dan beraktivitas di Jakarta untuk menghirup udara yang sehat. Ia mengatakan tidak ada usaha signifikan yang dilakukan para tergugat untuk menurunkan pencemaran udara di Ibu Kota. Untuk itu, penggugat meminta pihak tergugat melakukan serangkaian kebijakan untuk mengubah kondisi udara di Jakarta menjadi lebih baik.
Pelaksana Tugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, alat pengukur kualitas udara yang telah dipasang di Jakarta ada delapan unit. Terdiri dari lima unit fixed station dan 3 mobile stations. Unit statis ada di Bundaran Hotel Indonesia, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebon Jeruk.
“Iya betul sekali. Tapi kan kami representasi nya itu per alat per wilayah. kalau mengcover semua, belum tipologi wilayah terwakili. Tapi perwakilan kota ada. Kalau idealnya berapa, kan harus sesuai riset. Ada beberapa pendekatan. misalnya per 1 juta penduduk 1 alat. Kita kan ada 13-an juta penduduk jadi 13 alat,” kata Andono.
Selain itu, pendekatan pengukuran kualitas udara itu tergantung grade wilayah. Misalnya, alat itu dipasang untuk setiap luasan wilayah. Karena Jakarta memiliki luas 650 kilometer persegi, lanjut Andono, maka setidaknya memerlukan 25 alat pengukur kualitas udara.
“Satu alat sekitar Rp 5 milyar. Kita kan sudah ada 8 alat. Data (kualitas udara) itu ada di Jakarta smart city. Lihat saja di link lingkungan hidup, tapi memang belum ada mobile app. itu akan dibuat. Kami sudah ada datanya tapi belum sampai ke sana,” tegasnya.
