MONITOR, Jakarta – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (AMPAK) meminta agar KPK tidak lalai dan alpa tehadap pihak-pihak lainnya yang diduga ikut terlibat dan menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam kasus mega korupsi PLTU I Riau.
“KPK tidak boleh lalai dan alpa, apalagi terkesan menutup mata terhadap penjahat lainnya, yang ikut menikmati uang haram tersebut dan masih berkeliaran di luar sana,” kata kordinator AMPAK Rangga Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/6).
Bahkan, saat menggelar aksi demonstrasinya di depan Gedung KPK, Jumat (28/6) kemarin, Rangga mengatakan, dalam penanganan kasus Mega Korupsi PLTU 1 Riau yang menyeret nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto misalnya, sampai dengan hari ini KPK terkesan lamban bahkan terkesan dipeti es-kan atas kasus tersebut.
Padahal, sambung dia, berdasarkan pengakuan Eni Maulani Saragih, kediaman pribadi Airlangga Hartarto- lah yang menjadi awal titik kumpul untuk merencanakan sebuah kejahatan tersebut.
“Dalam keterangan “Eni”.,bahwa yang ikut merencanakan hal tersebut adalah, Airlangga Hartarto selaku tuan rumah sekaligus Mentri perindustrian yg masih aktif sampai dengan sekarang, Melcias Marcus Mekeng selaku ketua Fraksi parta, Idrus Marham dan Johanes B Kotjo selaku pemegang saham Black Gold Natural Recourses Limited,” paparnya.
“Mereka inilah yang kemudian negara dan rakyat Indonesia mengalami kerugian dengan cukup fantastis, hingga sebesar 900 juta dolar AS,” sebut dia.
Oleh karena itu, Rangga menilai bahwa tidak ada alasan bagi institusi anti rasuah pimpinan Agus Rahardjo untuk tidak memanggil pihak-pihak lainnya yang diduga ikut terlibat tersebut.
“Mendesak agar KPK RI segera memanggil, memeriksa dan menetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan Airalngga Hartanto dan Melcias Markus Mekeng, serta disegerakan dilakukannya penahanan terhadap mereka,” pungkasnya.
