PKS dan Gerindra Diprediksi Bakal “Perang” Tatib Pemilihan Wagub DKI

MONITOR, Jakarta – Sebagai partai pengusung calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI, PKS dan Gerindra diprediksi bakal perang argumen terkait aturan Tata Tertib (Tatib) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub).

Pasalnya, kedua partai politik (parpol) pengusung Anies-Sandi saat Pilkada Jakarta ini, mempunyai pandangan berbeda ketika pemilihan wagub tidak mencapai kuorum.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M Taufik, menginginkan kalau pada saat pemilihan wagub, peserta pemilih tidak kourum dua kali berturut-turut maka calon wakil gubernur (cawagub) dikembalikan lagi kepada partai pengusung.

Yang kemudian partai pengusung kembali menyodorkan nama cawagub baru untuk dipilih ulang.

“Aturannya memang seperti itu. Dan ini harus masuk dalam tatib pemilihan nanti,” ujar Taufik kepada MONITOR, Selasa (25/6).

Sementara itu, PKS punya pandangan berbeda. Melalui Sekertaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mengatakan, kalau peserta pemilih tidak kuorum maka pembahasannya dilanjutkan ditingkat pimpinan dewan.

“Jika ketika dua kali tidak kourum maka harus dikembalikan kepada rapat pimpinan gabungan (rapimgab), sesuai tatib pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan di dewan,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemilihan Wagub DKI pun kini ada di DPRD. Dewan membentuk dua kepanitiaan, yakni panitia khusus (pansus) dan panitia pemilih (Panlih). Pansus merumuskan dan mengesahkan tatib pemilihan, sementara panlih yang mengeksekusinya.

Penetapan satu nama yang terpilih sebagai wagub DKI dilakukan dalam rapat paripurna dewan. Paripurna baru bisa berjalan apabila dua pertiga dari 106 anggota dewan hadir rapat alias kuorum. Calon wagub dengan perolehan suara 50+1 yang berhak duduk sebagai wagub menggantikan Sandiaga Uno.

Persyaratan kuorum dan suara 50+1 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.