MONITOR, Jakarta – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai meski wacana ‘Kabinet Rekonsiliasi’ menjadi jalan untuk merangkul lawan politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Namun, hal itu dipandang masih akan sangat sulit untuk dilakukan.
“Saya tidak yakin jika kabinet rekonsiliasi akan terbentuk. Sebab, bisa saja Gerindra tidak mau,”kata Ujang kepada MONITOR, Minggu (15/6).
“Dan bisa juga, partai-partai koalisi Jokowi yang enggan. Karena jatah kursinya akan diambil oleh partai oposisi yang bergabung,” tambah dia.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan bagaimana jalan tengah agar suhu politik nasional kembali stabil dan jalannya pemerintahan kedepan akan dapat berjalan baik?. Ia mengungkapkan, alangkah baiknya jika Partai Gerindra tetap menjalankan perannya sebagai partai oposisi dengan asumsi apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat hasil perhitungan KPU RI.
“Yang bagus adalah Gerindra dan PKS menjadi oposisi. Agar ada checks and balances atas jalannya pemerintahan. Karena dalam sistem presidensial seperti saat ini, perlu juga oposisi yang kuat. Agar ada yang mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan,” ujarnya.
Sebab sambung dia, kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut juga, sehingga perlu adanya penyeimbang dengan berada di luar pemerintahan.
“Kata Lord Acton, power tends to cortupt. But absolut power, corrupt absolutly. Kekuasaan itu cenderung korup,” pungkas dia.
