Menko Polhukam RI Mahfud MD (dok: Tirto)
MONITOR, Jakarta – Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 yang di gelar Mahkamah Konstitusi (MK), tak luput dari perhatian Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menilai kalau tim kuasa hukum Paslon 02 terlihat cerdik dalam mem-fait-accompli dan mengarahkan sidang agar memeriksa kecurangan (kualitatif).
“Mereka mengutip Yusril, Jimly, Saldi, Arief, sy dll yg mengatakan bhw MK berwenang memeriksa kecurangan dlm proses pemilu demi mengawal konstitusi dan keadilan substantif,” ujarnya seperti dikutip dari akun media sosial @mohmahfudmd, Sabtu (15/6/2019).
Namun, menurut Mahfud, apabila melihat jalannya persidangan ia melihat tidak ada yang mengejutkan semuanya berjalan biasa saja.
“Tidak ada yang mengejutkan.Semua berlangsung biasa, tdk tegang dan tdk ada kejutan. Suasana ini tercipta, a.l, krn pemohon prinsipal (Prabowo-Sandi, bahkan jg BPN) tdk hadir dan menyerahkan sepenuhnya kpd Tim Kuasa Hukum yg dikomandani oleh BW. Beda dgn th 2014, saat mana Prabowo hadir memberi pengantar,” katanya.
Mahfud pun memiliki beberapa kesimpulan terhadap sidang sengketa Pilpres 2019. Menurutnya, secara kuantitatif, sengketa hasil Pilpres 2019 sudah selesai karena pasangan calon 02 tidak bisa membawa data yang bisa diadu dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) di MK.
“Kesimpulannya: 1) Sengketa hasil Pilpres 2019 scr kuantitatif (numerik) sdh selesai krn Paslon 02 tdk membawa data yg bs diadu dgn data KPU di MK. Tak ada sengketa hsl perhitungan (angka) resmi kecuali bumbu-bumbu; 2) Sidang di MK tinggal pembuktian kualitatif ttg kecurangan TSM,” pungkasnya.
MONITOR, Banjarmasin - Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian mengubah paradigma pembangunan dari ekonomi…
MONITOR, Jakarta - Analisis Dunia Islam dan Timur Tengah (Timteng) Mahfuz Sidik mengatakan, seluruh negara…
MONITOR, Tangsel – Momentum libur sekolah dimanfaatkan Jurnalis Filantropi Indonesia (Jufi) untuk menghadirkan aksi sosial melalui program Khitan Holiday…
MONITOR, Jakarta — Transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh penyempurnaan sistem dan regulasi,…
MONITOR, Lombok Tengah - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak perusahaan-perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika…
MONITOR, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan…