MONITOR, Jakarta – Paska lebaran, ribuan warga pendatang diprediksi datang ke Ibukota. Anehnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru terlihat biasa dalam menghadapi serbuan warga pendatang baru.
Anies bahkan tak mempersoalkan keberadaan pendatang baru atau perantau tersebut ke Ibukota.
Menurut orang nomor satu di Ibukota itu, gelombang urbanisasi adalah sesuatu yang normal. Sebab kata dia, setiap hari juga ada arus perpindahan penduduk baik dari daerah ke Jakarta atapun sebaliknya.
“Sebenarnya setiap hari terjadi lalu lintas pergerakan orang dari Jakarta ke luar dan dari luar ke Jakarta. Ini sesuatu yang normal,” kata Anies saat saat ditemui di Balai Kota DKI Jalarta, Rabu (12/6).
Anies pun meminta Dinas Kependukan dan catatan sipil (Disdukcapil) DKI siap melayani para peratau ini.
“Jangan dicegah justru harus kita layani. Ketika mereka datang ke Jakarta, siapapun bekerja disini lalu membutuhkan pencatatan kependudukan ya kita layani,” tuturnya.
Tak hanya itu, Anies pun memastikan tak akan ada operasi Yustisi untuk membendung gelombang urbanisasi ini.
Menurut Anies, operasi yustisi yang kerap digelar di terminal, pelabuhan ataupun stasiun sudah tak pantas diterapkan pada era modern ini.
“Masyarakat luar Jakarta bukan warga kelas dua. Mereka digeledah punya KTP atau tidak, seakan-akan yang KTP nya luar Jakarta itu warga negara kelas dua. Ini sudah bukan masanya lagi,” tegasnya.
Anies menyebut kalau operasi yustisi hanya menyasar masyarakat kelas bawah yang datang ke Jakarta dengan modal terbatas. Dengan kata lain, yustisi yang selama ini digelar tidak adil karena operasi ini hanya berlaku pada kalangan tertentu saja.
“Hampir pasti yang terkena operasi macam begitu ya rakyat yang kecil. Kami tak mau itu. Kami lakukan kebijakannya kesetaraan. Bukan berarti Pemprov DKI undang orang datang ke Jakarta, tidak. Kita hanya menerapkan kesetaraan sebagaimana kota-kota yang lain,” pungkasnya.
