MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) beserta Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan terus berupaya melakukan penyatuan kalender Hijriyah di Indonesia.
Bahkan, pasca ramadhan tahun 2019 ini, MUI akan menggelar forum kajian ilmiah intensif untuk membahas hal tersebut.
Demikian disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Jakarta, Selasa (4/6).
Menag mengungkapkan, jika rencana tersebut telah disepakati Kemenag sebagai wakil pemerintah dengan MUI pada pertemuan pendahuluan pada 21 Mei 2019 kemarin.
“Benar di bulan Ramadan dua minggu yang lalu saya telah berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia untuk bagaimana setelah Ramadan ini kita dapat melaksanakan pertemuan intensif tentang penyatuan kalender hijriyah,” kata Menag.
Dalam forum kajian ilmiah yang akan digelar oleh MUI tersebut nanti, menurut Menag akan dihadiri para ahli ilmu falak dan astronomi.
“Kemudian diperluas oleh (kehadiran) seluruh wakil-wakil ormas islam sehingga harapannya kita bisa memiliki kalender hijriyah yang disepakati untuk menetapkan setiap kita memerlukan kesepakatan bersama untuk menetapkan 1 Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah,” tambahnya.
Dikatakan dia, wacana penyatuan kalender hijriyah ini telah sejak lama dibicarakan. Tidak hanya oleh kalangan ulama dan ahli falak di Indonesia, tetapi juga di Kementerian Agama sebagai pihak pemerintah. Sehingga memiliki acuan bersama.
Bahkan, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mendukung upaya tersebut.
“DPR terus mendorong pemerintah untuk terus mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membuat kalender bersama,” sebut dia.
“Dan ini menjadi agenda yang terus menerus kita lakukan karena kita berharap yang akan datang tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah persamaan-persamaan untuk membangun bangsa yang kita cintai ini,” ujarnya.
