Fadli Zon: Pertemuan Jokowi-Prabowo Jangan Jadi Ajang Kompromi

997
Waketum Partai Gerindra Fadli Zon

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa persoalan silaturahmi dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 merupakan satu hal yang berbeda.

Jangan sampai, sambung dia, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo justru menjadi ajang kompromi untuk menerima semua hal yang tidak berjalan dengan semestinya.

“Jadi jangan kita mau dikompromikan antara yang hitam dengan yang putih, air dengan minyak. Tapi kalau mau silaturahmi silaturahmi saja,” kata Fadli kepada awak media, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/5).

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla diminta untuk menjadi mediator dalam rangka mempertemukan Jokowi-Prabowo untuk mencairkan situasi politik yang kian panas pasca Pilpres 2019 kemarin.

Bahkan, usulan silaturahmi untuk digelar secapatnua sebelum lebaran, jika bisa diwujudkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, semua pihak nantinya akan menerima apapun hasil keputusan mahkamah.

Fadli mengaku belum ada keputusan dari pihaknya atas adanya usulan silaturahmi tersebut, untuk dilakukan sebelum ataupun seaudah putusan MK.

“Belum tahu, kita lihat saja perjalan dan dinamikanya seperti apa. Saya kira yang paling penting sekarang ini masyarakat itu merasa tidak puas hasil dari pemilu yang dipenuhi dengan kecurangan, dan bukti-buktinya juga cukup banyak dan bukti-bukti itu sedang diuji nanti di MK,” papar dia.

Dia menegaskan, meski sudah menempuh jalur yang konstitusional, tetapi perasaan keadilan juga penting. Fadli pun menyinggung bahwa aksi penangkapan sejumlah orang dengan tuduhan makar pun ikut menyulut ketidakpercayaan masyarakat saat ini.

“Masyarakat semakin tidak percaya lagi dengan aparat keamanan, kita ini negara demokrasi atau negara otoriter kalau kita mulai mau menangkap-nangkap orang seenaknya dengan tuduhan makar ya sudah jangan pura-pura demokrasi nyatakan saja bahwa kita tidak ada lagi berdemokrasi di Indonesia,” sebutnya.

“Sekarang ini kan di proses MK. Biarlah dalam rangka mendewasakan politk kita MK ini harus dihargai karena di sini akan disampaikan tentang bukti-bukti kecurangan dari salah satu pasanhan calon,” pungkas wakil ketua DPR RI itu.