HUKUM

Aktivis HAM: Jangan jadikan MK sebagai Mahkamah Kardus

MONITOR, Jakarta – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mengatakan, dirinya sangat mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan menjaga kembali marwah Mahkamah Konstitusi.

“Mari kita setuju tegakkan marwah Mahkamah Konstitusi,” ujar Haris Azhar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/5).

Namun ia juga mengingatkan, bahwa sejauh ini masij ada putusan hukum dari MK yang belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah.

“Tapi ingat banyak juga keputusan MK yang belum dijalani Pemerintah. MK, dicari saat dibutuhkan, dibuang saat ganggu dollar-nya,” kata pendiri Lokataru Indonesia ini.

“Jangan jadikan MK sebagai Mahkamah Kardus. Jangan,” tambahnya lagi.

Sebagaimana diketahui, pihak Prabowo-Sandi akhirnya menempuh jalur konstitusional yakni Mahkamah Konstitusi setelah menolak hasil Pemilu yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Mereka menuntut keadilan atas penyelenggaraan Pemilu 2019.

Recent Posts

Kemenag Seleksi Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…

2 jam yang lalu

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

10 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

11 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

18 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

1 hari yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

1 hari yang lalu