MONITOR, Jakarta – Apa saja bukti yang dibawa tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) masih jadi pertanyaaan. Namun sejumlah pengamat memprediksi bukti yang dibawa ke MK adalah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan keterlibatan beberapa kepala daerah yang memberikan dukungan ke salah satu cawapres.
“Saya punya prediksi kalau bukti yang di bawa BPN ke MK adalah soal kecurangan DPT dan keterlibatan kepala daerah dalam memberikan dukungan kepada paslon capres,” ujar pengamat politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Adib Miftahul kepada MONITOR, Senin (27/5).
Adib mengatakan persoalan tentang DPT sejak awal dipermasalahkan oleh kubu BPN. Masalah DPT menjadi semakin berlarut-larut karena KPU tidak memberikan keputusan final mengenai hal itu.
“Saya sering bilang bahwa KPU harus intropeksi diri, salah satunya tentang DPT yang 17,5 juta. Kalau persoalan DPT ini bisa diselesaikan sedari dini tidak akan muncul masalah,” terangnya.
Disisi lain, persoalan keberpihakan sejumlah kepala daerah ini terus dipersoalkan dan dibawa ke MK oleh pihak Prabowo Sandi.
“Saya kira wajar jika itu dipermasalahkan. Sebab keberpihakan kepala daerah itu rentan pengunaan fasilitas negara dan pengaruhnya sebagai kepala daerah untuk menggiring suara kepada capres yang didukung, sebab status itu tidak terpisahkan,” kata Adib.
Menyinggung soal benar atau tidaknya Pemilu 2019 diwarnai praktik kecurangan?
Dijawab Adib, pihaknya masih harus menunggu pembuktiannya dari hasil persidangan yang akan digelar oleh MK beberapa waktu kedepan.
“Ini tentang rasa keadilan ya! Contohnya Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) dan 31 kepala daerah disana sudah diputuskan bersalah oleh Bawaslu namun tidak mendapat sanksi apapun. Jadi ada rasa yang belum selesai disana, dan saya kira wajar jika hal ini dilaporkan sebagai salah satu bentuk kecurangan,” pungkasnya.
