HEADLINE

BPN sesumbar bakal bongkar korupsi politik di pemilu 2019

MONITOR, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menunjuk Ketua Direktorat Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo didampuk sebagai kordinator manajerial tim hukum Prabowo-Sandiaga untuk melakukan gugatan sengketa perolehan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Termasuk menunjuk secara resmi mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai ketua tim hukum BPN.

“Perlu saya sampaikan ketua tim lawyer atau hukum adalah Dr. Bambang Wijayanto yang sudah tidak asing bagi kita. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi,” kata Hashim dalam konferensi pers, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Bambang Widjojanto akan dibantu oleh tim yang beranggotakan sejumlah ahli berpengalaman dan cakap dalam bidang hukum. Yang nantinya, sambung dia, akan membongkar sejumlah praktek kejahatan pemilu, salah satunya praktek korupsi politik.

“Ada praktek kejahatan pemilu yang masif, ada praktek korupsi pokitik. Korupsi yang paling krusial adalah korupsi politik dan Mas Bambang Widjojanto mendalami permasalahan itu,” ujar Daniel.

Sementara itu, terkait dengan pendaaftran gugatan BPN secara resmi baru akan didaftrkan oleh tim hukum ke MK, pada malam hari ini.

“Gugatan dari Prabowo-Sandi akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi nanti malam antara jam 8.30-10.00 malam,” sebut Hashim

Recent Posts

Delegasi U.S. Army War College Sambangi Istiqlal, Gugun Gumilar Dorong Penguatan Dialog Indonesia-AS

MONITOR, Jakarta - Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat kembali mendapat ruang dalam pertukaran gagasan strategis.…

4 jam yang lalu

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

1 hari yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

2 hari yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

2 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

2 hari yang lalu