Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani (dok: Rangga/Monitor)
MONITOR, Jakarta – Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan belum ada pembahasan mengenai status koalisi Indonesia adil dan makmur setelah pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019, pada 22 Mei nanti.
Hal itu menanggapi sejumlah pernyataan dari partai koalisi bahwa pasca 22 Mei nanti, koalisi pendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo- Sandi akan berakhir alias bubar.
“Belum ngomongin kita,” kata Muzani singkat, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (20/5).
Lebih lanjut, saat disinggung Ikhwal manuver politik yang terus digencarkan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang terus merapatkan diri ke koalisi Jokowi-Amin, Muzani juga enggan memberikan tanggapannya.
“Ya tanya ke Zul, ga tau saya, dan belum dengar, serius saya,” ucap wakil ketua MPR RI itu.
Termasuk, soal pernyataan Zulkifli Hasan yang sempat memberikan kata selamat yang dialamatkan kepada Cawapres KH Ma’ruf Amin.
“Ga tau saya, ga liat dan ga baca, ga tau,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan cawapres Ma’ruf Amin sama-sama menghadiri buka puasa bersama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Zulkifli mengucapkan selamat kepada Ma’ruf, yang menang Pilpres 2019 versi quick count.
“Pak Kiai, selamat. Walaupun nanti tanggal 22 (Mei), tapi saya ucapkan selamat,” ujar Zulkifli sambil menjabat tangan Ma’ruf di Twin Plaza Slipi, Jakarta Barat, Minggu (19/5/2019).
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga…
MONITOR, Jakarta - Lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan senilai Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan…
MONITOR, MIRI, SARAWAK - Masa depan akuakultur global tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan…
MONITOR, Jakarta — Tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air mendesak untuk dibenahi secara menyeluruh…