Penetapan Pansel Capim KPK dinilai Tidak Ideal

Tim penindakan KPK menangkap Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara dalam OTT

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menetapkan panitia seleksi calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023 pada Jum’at (17/5/2019). Namun, penetapan tersebut dinilai sebagian pihak cenderung belum berhasil menghadirkan tokoh dengan rekam jejak anti-korupsi.

Direktur pusat studi demokrasi dan partai politik (PSDPP) Dedi Kurnia Syah menilai, penetapan tersebut masih jauh dari kata ideal. Menurutnya pansel capim KPK seharusnya beranggotakan setidaknya tokoh independen dan memiliki rekam jejak anti korupsi.

“Paling tidak harus independen, dan itu hanya bisa dicapai jika pemilihan pansel terbuka, juga memiliki rekam jejak yang baik, baik sebagai aktifis maupun pemikir anti-korupsi” terangnya.

Dengan keterbukaan penetapan pansel capim KPK, Dedi berharap pansel mampu menghasilkan calon pimpinan KPK dengan integritas terbaik terkait komitmen pemberantasan korupsi di tanah air.

“Pansel adalah tahapan paling fundamental, baik buruknya hasil seleksi bisa kita lihat dari komitmen pansel, sementara nama yang tercatat dalam pansel hemat saya bukan tokoh yang sejauh ini punya rekam jejak anti-korupsi” katanya di Jakarta, Sabtu (18/5).

Lebih jauh, meskipun tidak menyalahi aturan, Dedi menyayangkan penetapan pansel yang tertutup. Ia menilai banyak tokoh yang lebih relevan berada di struktur pansel justru tidak mengemuka.

“Tentu disayangkan, terlebih susunan pansel saat ini bahkan beberapa nama terindikasi miliki relasi dengan elit pemerintah, seharusnya ada komitmen independensi yang dijaga” lanjutnya.

Dengan komposisi yang ada, Dedi merasa Indonesia sulit memenuhi target dalam meningkatkan Corruption Perception Index (CPI). “Komposisi pansel saat ini rasanya sulit hadirkan calon pimpinan dengan komitmen peningkatan CPI” terangnya.

Peneliti politik Universitas Telkom ini menyarankan jika pansel capim KPK harus diulang dengan sistem seleksi terbuka, agar publik memiliki peluang untuk ikut menilai. Secara khusus ia melihat ada nama-nama potensial yang seharusnya lebih baik.

“Sebut saja Abdullah Hehamahua, penasihat senior KPK, beliau punya integritas sangat baik, termasuk Arkidjo Alkostar atau tokoh-tokoh dengan kemiripan rekam jejak keduanya” usulnya.