POLITIK

Kebanyakan Klaim, TKN Tantang BPN Adu Data C1

MONITOR, Jakarta – Kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin mengingatkan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi jangan asal klaim terkait kemenangan perolehan suara dan kecurangan Pemilu 2019.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, mengungkapkan ada beberapa kejanggalan dari klaim perolehan suara dan kecurangan-kecurangan yang dibeberkan BPN Prabowo-Sandi

Ia mempertanyakan soal sebaran form C1 yang menjadi data untuk diinput guna mendapatkan hasil perhitungan sementara. Arya pun menduga kalau klaim perolehan suara 54,24% untuk pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, didapatkan dari sebaran C1 di daerah tempat mereka menang, seperti Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh.

Oleh sebab itu, TKN ingin menantang pihak BPN untuk membeberkan data C1 yang dimiliki di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Kami TKN menantang BPN adu data di KPU. Kita buka satu per satu data C1 semua TPS, 800 ribu TPS kita buka. Kerahkan berapa orang mereka mampu. Kami kerahkan berapa orang kami mampu,” ujar Arya Sinulingga di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

“Jangan bikin presentasi kami diundang. Ya yang punya gawean dia, kita nonton? Untung kami enggak datang. Kalau datang lalu kami ketawa-ketawa, kan kami takut juga karena ternyata kayak gitu,” tuturnya.

Soal waktu dan tempatnya, Arya Sinulingga membebaskan. Ia menyebutkan TKN siap kapanpun untuk membeberkan data C1 yang dimiliki mereka dan diperlihatkan di dalam rapat pleno yang digelar KPU.

“Terserah KPU, di pleno KPU saja kita tantang. Kapan saja siap, kami kan sudah mencapai 80 juta suara kemarin. Kami kan terus buka ke wartawan data kita,” ucap politikus Partai Perindo itu.

“Kamu pernah lihat data C1 mereka enggak? War room mereka di mana? Pindah-pindah katanya. Takut disadap, itu sistem gampang banget. Cuma tambah-tambah kok takut di-hack. Kan ini bukan sesuatu yang luar biasa programnya,”pungkasnya.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

55 menit yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

1 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

2 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

4 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

5 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

6 jam yang lalu