MONITOR, Jakarta – Pernyataan Prabowo Subianto terkait penolakan hasil penghitungan Pemilu 2019 yang akan disampaikan KPU RI pada 22 Mei nanti, terus menuai reaksi dari sejumlah politikus. Tak terkecuali Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Menurutnya, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya, termasuk soal adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu kemarin.
“Tapi, negara pun sudah menyiapkan saluran-saluran ya untuk warga negara menyampaikan dugaan kecurangan tersebut , melalui jalur legal atau official,” kata Bamsoet, di Jakarta, Rabu (15/5).
Di negara yang menganut sistem demokrasi mana pun, sambung dia, juga menyiapkan saluran dalam rangka menyampaikan pendapat.
“Di seluruh dunia pun begitu, setiap negara demokrasi pasti menyiapkan saluran untuk menyampaikan adanya dugaan-dugaan maupun kecurangan. Sehingga bisa diproses dan itu lah sistem hukum yang berjalan termasuk di negara kita,” terang politikus Golkar itu.
Kendati demikian, Bamsoet menilai apa yang disampaikan Capres Prabowo Subianto sebagai upaya membentuk opini publik, dan itu sah-sah saja.
Namun, ia meminta, alangkah bijaknya jika para pihak-pihak yang merasa hasil Pemilu kemarin kurang memuaskan untuk menggunakan saluran yang telah disediakan, yakni melalui pengadilan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Karena konsekuensinya kalau pemilu ini tidak diakui misalnya, maka itu akan berdampak juga pada hasil pemilihan legislatif, sementara partai-partai pengusung kedua belah calon itu tampaknya sudah melakukan pencapaian yang maksimal bagi Caleg-calegnya.
“Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian nanti harus diadakan pemilu ulang? Apakah caleg-caleg mereka, kita semua, yang sudah berdarah-darah kemarin ingin mengulang lagi? kan itu pertanyaannya. Karena itu suatu paket, atau kesatuan antara Pileg dan Pilpres yang diadakan langsung dalam satu hari,” pungkasnya.
