MONITOR, Jakarta – Sejumlah ormas keagamaan di Surabaya akan melakukan aksi demonstrasi pada Rabu (15/5) besok. Kabarnya, massa yang akan turun aksi menolak kecurangan Pemilu 2019 diperkirakan mencapai 7.000 massa.
Rencana aksi ini juga diamini oleh Ketua Front Pembela Islam (FPI) Surabaya Mahdi Al Habsy, bahwa aksi penolakan untuk mengawal hasil Ijtima Ulama III.
Sayangnya, aksi demontrasi itu tak disambut baik oleh Polda Jawa Timur. Meski sudah mengamankan, namun Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menyarankan agar masyarakat sebaiknya menggunakan jalur konstitusi dalam menyikapi dugaan kecurangan itu jika memiliki bukti.
Terkait hal ini, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso keberatan jika hak rakyat untuk melakukan demonstrasi diintervensi aparat keamanan.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi ini menilai, demonstrasi adalah salah satu hak yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi. Ia mengatakan, seharusnya Negara tidak perlu ikut campur mempersoalkan jalur yang akan dipakai oleh rakyat.
“Kalau rakyat berdemo itu adalah hak yang dijamin konstitusi. Soal mau pakai jalur MK atau tidak, atau mau ke mahkamah internasional, itu urusan timses capres,” tandas Priyo Budi, Selasa (14/5).
