MONITOR, Jakarta – Direktur Center Budget of Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengkhawatirkan gesekan yang terjadi di internal KPK akan mengganggu kinerja lembaga antirasuah tersebut.
Sebab, jika kinerja KPK dalam menangani tindak pidana korupsi terganggu, upaya penyelamatan uang negara pun semakin sulit dilakukan.
“Penyelamatan uang negara dari korupsi merupakan hal penting karena uang penanganan di KPK saja sudah mahal hingga mencapai Rp100 juta per kasus,” kata Uchok, dimuat Selasa (7/5).
“Seperti penangkapan di daerah, ngapain nangkapin di daerah kalau pengembalian uang negara tanpa ada timbal balik. Itu pasti rugi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, pakar hukum pidana dari Universitas Nasional Umar Husain juga mempertanyakan berapa uang yang dapat ditarik kembali dari koruptor yang kasusnya ditangani KPK.
“Berapa yang sudah diselamatkan KPK, KPK sudah menghabiskan uang berapa triliun. Catatan saya 2009-2015, KPK menyelamatkan Rp728 miliar,” sebut Umar.
Dengan besarnya uang operasional KPK itu, ia menilai target KPK menjadi tidak jelas antara memberantas dan menangkap koruptor saja atau menyelamatkan uang negara.
Tidak hanya itu, menurut dia, KPK dalam melakukan tugasnya perlu diawasi agak tidak melampaui kewenangannya sehingga ia mengusulkan KPK memiliki lembaga pengawas untuk mengawasi kinerja mereka.
“KPK tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri, setiap ada kritik, mau melemahkan KPK, pasti dituduh begitu. Harusnya ada lembaga kontrol di KPK,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, rencana pengembalian Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol Firli ke Polri, menunjukkan internal KPK penuh dengan intrik dan manuver.
Diketahui, rencana tersebut muncul setelah ada petisi dari sebagian pegawai KPK terkait dugaan telah terjadi hambatan di bidang penindakan.
