IPW Desak Komisi III DPR Evaluasi Kondisi Terkini KPK

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S. Pane meminta para Komisioner KPK agar bersikap tegas dalam menyelesaikan aksi cakar cakaran yang berkembang luas di internalnya.

Menurut Neta, aksi cakar-cakaran di KPK makin berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebagaimana diketahui, aksi cakar-cakaran itu kian panas tatkala muncul petisi dan surat terbuka dari para penyidik KPK. Desakan juga muncul agar Deputi Penindakan KPK Irjen Firli diperiksa karena melanggar kode etik.

“Boleh saja kasus pelanggaran etik ini diproses. Namun, IPW mengimbau Komisioner KPK bisa bersikap tegas dan tidak memihak dan jgn terlibat politisasi. Artinya, selain Firli, Novel Baswedan juga harus diperiksa. Sebab Novel disebut sebut ‘sebagai orang kita’ oleh tokoh-tokoh partai Gerindra,” kata Neta kepada MONITOR, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/5).

Neta menambahkan, bahkan kabarnya Novel disiapkan sebagai Jaksa Agung jika Prabowo memenangkan Pilpres 2019. “Tapi kenapa Novel tidak diperiksa. Bukankah ini politisasi yang membahayakan KPK, apalagi jika dilihat dari data yang ada, sejak Januari hingga April 2019, sebagian besar sasaran OTT KPK hanyalah tokoh tokoh partai mitra koalisi Jokowi,” terangnya.

IPW menilai, keluarnya petisi yang disusul surat terbuka dari penyidik KPK menunjukkan lembaga anti rasuah itu makin tidak sehat. Petisi dan surat terbuka itu menunjukkan aksi cakar cakaran di internal KPK makin memuncak dan ini harus segera dihentikan.

“Kondisi terakhir KPK sangat memprihatinkan. Komisioner tidak tegas, memihak, dan cenderung terlibat konflik yang melanda para penyidik, sehingga di KPK muncul isu adanya perang Bubat antara “kelompok polisi India dan kelompok polisi Taliban”. Situasi ini sangat berbahaya bagi masa depan KPK,” tegas Neta.

Neta berharap, Komisi III DPR RI harus segera mengevaluasi situasi aktual KPK. Selain itu DPR baru nanti harus mencermati perkembangan KPK, jika jajaran internal KPK sudah main-main politik, buat lembaga itu di pertahankan lagi, sebaiknya dibubarkan saja.