MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sepertinya tak risau dengan rencana pemerintah pusat yang akan memindahkan Ibukota dari Jakarta. Ini bisa dilihat dari respon Anies ketika ditanya terkait pemindahan Ibukota tersebut.
Orang nomor satu di Jakarta ini menyebutkan, kendati Ibukota dipindah tidak akan mengurangi persoalan di Jakarta.
“Ibukota boleh dipindah tapi masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan dan ini menjadi komitmen kita bersama,” kata Anies kepada wartawan usai menghadiri peresmian Jakbook di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Menurut Anies, pihak pemerintah punya komitmen yang sama untuk melakukan pembangunan secara masif dan itu tetap harus dijalankan.
Menurut Anies, dalam paparan rapat terbatas presiden dan jajarannya disebutkan bahwa yang akan dipindah hanyalah aspek pemerintahan administrasi.
Namun, kegiatan ekonomi, perdagangan hingga perbankan tidak mengalami perubahan.
“Yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta,” ujarnya.
Jika nantinya ibu kota pindah, lanjutnya, Jakarta akan tetap macet. Sebab menurut Anies Ibukota bukanlah penyebab kemacetan, jumlah penduduk dan aktifitas swasta yang menjadi penyebab kemacetan.
“Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta, bukan kegiatan pemerintah,” pungkas Anies.
Seperti diketahui, pemerintah memastikan akan memindahkan ibukota negara dari Jakarta dalam jangka panjang, hal tersebut dipastikan usai rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Pemerintah sendiri mengusulkan sejumlah kriteria untuk penentuan kawasan baru Ibu Kota pemerintahan Indonesia, salah satunya berada di tengah wilayah Tanah Air sehingga memenuhi unsur kedekatan geografis.
“Kami mengusulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia, di tengah. Ini memperhitungkan barat ke timur maupun utara ke selatan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam paparan rapatnya.
