MONITOR, Jakarta – Ketahanan pangan adalah masalah kompleks, karena itu penanganannya harus dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan lainnya.
Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi dihadapan peserta Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) provinsi Jambi, di Kantor Bappeda, Senin (29/4/2019).
“Untuk perencanaan pembangunan ketahanan pangan, kami telah menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Gunakan peta ini untuk perencanaan program di daerah, agar ketahanan pangan semakin kokoh, dan semakin berkurang daerah yang mengalami kerentanan pangan,” tegas Agung.
Peta FSVA adalah peta yang menyajikan sebaran daerah berdasarkan kerawanan dan kerentanan pangan.
“Dengan mengetahui daerah-daerah rentan pangan, penanganannya akan semakin mudah dan tepat sasaran,” tambah Agung yang juga Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
Dalam rakor ini, Agung mengharapkan dapat dirumuskan kebijakan penanganan kerentanan pangan yang komprehensif, efektif dan efisien.
“Disini hadir dinas-dinas terkait masalah pangan dan ada juga pokja Ahli DKP. Rumuskanlah kebijakan yang komprehensif untuk penanganan kerentanan pangan, agar ketahanan pangan didaerah ini semakin mantap,” tegas Agung.
Dalam rapat DKP mengangkat tema “Makna FSVA Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan ini, Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan dalam membangun ketahanan pangan di daerah, yang penting dilakukan adalah memperkecil resiko terjadinya kerawanan pangan.
“Suatu daerah dapat dikatakan tahan pangan, kalau mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Kalau tidak cukup, dikhawatirkan terjadi kerawanan pangan,” ujar Fachrori Umar.
“Untuk itu,” lanjutnya. “Saya minta Bupati dan Walikota menyusun peta FSVA sampai tingkat desa, agar ketahanan pangan semakin mantap, sebagaimana Visi Jambi Tuntas 2021,” tegasnya.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jambi, Amir Hasbi mengatakan bahwa agar para Kepala Dinas di daerah dapat menindaklanjuti kebijakan Gubernur Jambi, sehingga ketahanan pangan disemua wilayah Jambi semakin mantap.
Rakor DKP ini dihadiri Bupati/Walikota Seprovinsi Jambi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pokja Ahli DKP dan undangan lainnya.
