MONITOR, Jakarta – Setelah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Desember 2018 lalu, Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menggelar Rapat Koordinasi Anggota ATI di Jakarta pada tanggal 29-30 April 2019. Masih selaras dengan hasil FGD, Rapat Koordinasi Anggota ATI fokus pada tantangan bisnis jalan tol, seperti pendanaan pembangunan dan pengoperasian jalan tol di tengah pembangunan jalan tol yang semakin masif.
Rapat Koordinasi Anggota ATI dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meyampaikan dengan beroperasinya jalan tol-jalan tol baru, terutama Jalan Tol Trans Jawa di akhir tahun 2018 lalu, masih banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi agar pengguna jalan dapat merasakan manfaat jalan tol secara menyeluruh.
“Sudah banyak sekali pengguna jalan yang menyampaikan rasa terima kasih secara langsung atas tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa. Namun, ke depannya kita harus dapat menunjukkan bahwa jalan tol tidak hanya menyambung dari titik satu ke titik lainnya, namun juga dapat terhubung dengan Kawasan Industri dan Pariwisata sehingga kita dapat mengoptimalkan manfaat jalan tol,” ungkap Basuki.
Selaras dengan Menteri PUPR, Ketua Umum ATI Desi Arryani juga menambahkan bahwa dengan adanya pencapaian pengoperasian jalan tol yang luar biasa dalam waktu relatif singkat, maka timbul tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh BUJT.
“Terutama dari sisi finansial, yaitu bagaimana memenuhi pendanaan dalam membangun jalan tol dalam waktu yang cukup pendek. Lalu dari segi teknis, berhubungan dengan pembebasan tanah, pembangunan dan metode konstruksi. Kemudian dari sisi operasi, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jalan serta tantangan-tantangan lainnya yang berhubungan dengan keorganisasian,” jelas Desi.
Rapat Koordinasi Anggota ATI diikuti oleh 9 holding yang terdiri dari 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan total lebih dari 100 anggota yang terbagi dalam 6 (enam) Working Group (WG) untuk 4 (empat) bidang dalam bisnis jalan tol. 4 bidang tersebut diantaranya adalah Bidang Investasi (WG Penyusunan model Perjanjian Pengusahaan jalan Tol Generasi ke-5, Business Plan Review dan Financial Model), Bidang Teknik (WG Kinerja PMI, Kualitas Konstruksi dan Mekanisme Tambah Lingkup Konstruksi), Bidang Operasi (WG Persiapan Transaksi Nir Sentuh/ Multi Lane Free Flow dan WG Traffic Safety – Roadmap to Zero Fatality dan Pengendalian Kendaraan Over Dimension Over Load /ODOL) serta Bidang Pendanaan (WG Tarif Tol dan WG Pembiayaan Jalan Tol).
Peran strategis ATI dalam mendukung Kementerian PUPR dalam menyediakan infrastruktur demi terwujudnya konektivitas tergambar dalam setiap WG yang dibentuk dari sinergitas Kementerian PUPR dan BUJT sebagai anggota ATI. Masing-masing WG terdiri dari minimal 2 orang perwakilan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)/Kementerian PUPR, 3 orang perwakilan dari BUJT serta related parties (narasumber terkait atau perwakilan dari holding BUJT). Pembentukan WG dalam Rapat Koordinasi Anggota ATI melewati beberapa tahapan seperti pemetaan kondisi eksisting yang dilanjutkan dengan pemetaan metodologi dan mitigasi. Hasil pemetaan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) WG untuk dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Anggota ATI yang berlangsung selama dua hari berturut-turut.
Selain diskusi yang berjalan di masing-masing WG, untuk memperkaya diskusi yang berjalan dalam Rapat Koordinasi, turut hadir narasumber dari instansi terkait untuk memberikan paparan diantaranya Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, perwakilan Korlantas RI, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, serta Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Bank Indonesia.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Anggota ATI merupakan kick off program sebagai tindak lanjut komitmen ATI dalam memberi kontribusi pada perkembangan industri jalan tol nasional, khususnya pada program kemitraan strategis antara pemerintah dan badan usaha, dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan jalan tol di Indonesia.
Seperti disampaikan dalam sambutannya, Kepala BPJT Danang Parikesit menjelaskan latar belakang dilaksanakannya Rapat Koordinasi ATI adalah banyaknya permasalahan-permasalahan yang sama yang dihadapi oleh masing-masing BUJT.
“Dengan adanya masalah-masalah yang sama seperti ini, maka akan jauh lebih baik jika diadakan pertemuan seluruh BUJT untuk mengumpulkan dan merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk infrastruktur jalan tol kita agar tidak hanya menarik untuk investasi, namun juga lebih dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” jelas Danang.
Sebagai asosiasi profesional yang mewadahi seluruh BUJT di Indonesia, keberadaan ATI juga diharapkan dapat ikut bersinergi dalam upaya meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan usaha jalan tol bagi masyarakat, serta meningkatkan peran serta seluruh anggota menjadi bagian dari stakeholder pembangunan Indonesia.
