MONITOR, Jakarta – Petugas Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 yang meninggal terus bertambah. Tercatat, hingga Jumat (26/4) kemarin setidaknya sudah 326 petugas KKPS yang meninggal dunia, dari 253 korban berasal dari KPU, 55 unsur Bawaslu, dan 18 personil Polri.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku heran dengan kondisi seperti itu, sebab tidak ada yang bertanggungjawab atas banyaknya korban yang jatuh.
“Masihkah percaya bahwa semua baik-baik saja? Kita permisif terhadap nyawa manusia dan kita permisif kepada kegagalan yang dirayakankan sebagai sukses,” kata Fahri saat dihubungi, Sabtu (28/4).
Fahri mengatakan dalam perang saja di mana-mana, jatuhnya korban setelah berminggu atau berbulan atau bertahun, sering menjadi alasan pemerintah diminta menghentikan perang atau bahkan pemerintah dijatuhkan.
“Ini bukan perang. Tapi ini hanya mengurus pencoblosan 1 menit, korban berjatuhan sampai ratusan. Ada apa?” ujarnya.
Dikatakan anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB), publik saat ini seperti terpaksa melayani pikiran yang lemah, yang dangkal dan yang fatal. Bahkan, Tuhan dibawa untuk menaklukkan pikiran yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
“Lalu negara meyakinkan kita dengan kata-kata, “Mereka pahlawan gugur dalam tugas mulia”. Dan kita harus diam. Seakan tanggungjawab selesai?” pungkas inisiator Gerakan Arah Baru (GARBI) itu.
Seperti diketahui, jumlah 326 orang petugas yang meninggal dunia pasca pencoblosan Pemilu serentak, dari jajaran KPU sebanyak 253 masing-masing dari Sumatera sebanyak 44 orang petugas KPPS, Jawa 179, Bali-Nusa sebanyak 8 petugas KPPS, Kalimantan 11 orang, Sulawesi 9 orang serta Maluku dan Papua 2 orang petugas KPPS. Sedang dari Bawaslu sebanyak 55 orang dan jajaran Polri sebanyak 18 orang.
