MONITOR, Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS kali disebut menjadi pertaruhan bank daerah terbesar Indonesia itu.
Pegiat Bank Daerah Watch (BDW), AK Supriyanto mengatakan, persaingan di sektor perbankan saat ini kian ketat, karenanya pemegang saham diwanti-wanti agar memilih direktur utama (Dirut) dengan rekam jejak terbaik dan visi kepemimpinan yang kuat.
“Jika para pemegang saham tidak berupaya untuk memetakan seluk beluk perkara hukum ini, Bank BJB akan memiliki risiko reputasi yang serius,” kata Supriyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (28/4).
Tidak hanya itu, BDW juga menyoroti adanya informasi mengenai pergantian pejabat-pejabat dalam organisasi Bank BJB yang terkesan masif dalam beberapa bulan terakhir.
Mengingat pemimpin tertinggi BJB saat ini bersatus Plt (Pelaksana Tugas) Dirut, pergantian-pergantian tersebut dapat memunculkan isu conflict of interest (konflik kepentingan) ketika sang Plt Dirut juga ikut mencalonkan diri untuk jabatan Dirut.
“Pergantian secara besar-besaran dalam waktu yang cepat berpotensi membahayakan sistem yang sudah berjalan baik pada organisasi manapun. Dalam industri perbankan, rotasi perlu dilakukan dengan hati-hati,” ujar dia.
“Jika pergantian pejabat dalam posisi tertentu memerlukan ijin dari Dewan Komisaris dan OJK, maka yang harus diurus dahulu adalah persetujuan dari lembaga-lembaga itu dulu, bukan pergantiannya,” lanjut alumnus Universitas Islam Antarabangsa Malaysia ini.
Lebih lanjut, Supriyanto mengingatkan bahwa Bank BJB memiliki tantangan berat untuk mempertahankan posisinya sebagai bank daerah dengan market terbesar. Dikarenakan, bank-bank nasional maupun bank asing ke daerah makin agresif dalam melakukan penetrasi pasar perbankan di daerah.
“Jangan sampai calon terbaik dikalahkan oleh calon bermasalah melalui lobi-lobi tak sehat atau kampanye-kampanye politik ke para pemegang saham. Salah pilih Dirut bukan hanya merugikan Bank BJB ke depan, tapi juga mengkhianati masyarakat Jawa Barat sebagai stakeholders terpenting,” pungkasnya.
