Anies Naikkan Tarif Pajak Lahan Kosong di Sepanjang Jalan Protokol

MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan berupa menaikkan pajak lahan kosong yang berada di sepanjang jalan protokol. Keputusan itu mulai berlaku sejak 1 Januari 2019 lalu.

Kenaikan pajak lahan kosong di jalan protokol Ibukota itu tertuang di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019.

Lahan kosong yang terkena imbas kenaikkan pajak itu di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono.

Anies menyebut, kebijakan itu membuat para pemilih lahan yang biasa dikelola oleh swasta, nantinya bakal menyediakan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Jika lahan itu difungsikan sebagai RTH dan bisa diakses masyarakat, Pemprov DKI akan memberikan diskon pajak hingga 50 persen. Apabila tak menyediakan RTH, maka beban pajak lahan itu akan naik hingga 200 persen dari tarif sebelumnya.

“Di sisi lain bila mereka belum mau bangun maka manfaatkan ini untuk ruang terbuka yang bisa digunakan sebagai taman oleh masyarakat, bila itu dilakukan maka Pemprov akan memberikan potongan pajak sebesar 50%,” ujar Anies di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Setiap tahun Pemprov DKI harus membeli lahan untuk memenuhi kewajiban 30 persen penyediaan RTH dari 661,5 kilometer persegi luas Ibu Kota. Kewajiban itu diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebanyak 20 persennya disediakan pemerintah daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Anies menargetkan bisa menambah 0,2 persen RTH dari luasan Jakarta. Biaya yang dibutuhkan diproyeksikan mencapai Rp 10,6 triliun.