MONITOR, Jakarta – Para politisi Senayan rupanya tak tinggal diam melihat pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang banyak menyisakan persoalan, terutama dengan banyaknya jatuh korban jiwa dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlahnya hingga mencapai ratusan orang.
Para legislator ini pun berencana memanggil pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan yang menjadi wasit pemilu yakni Bawaslu untuk melakukan evaluasi.
“Kami di Komisi II memang berencana memangil dua lembaga itu untuk mengavaluasi semuanya,” ujar anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi, kepada wartawan, Rabu (24/4).
Politisi PPP yang merupakan mantan jurnalis ini tak menampik, kalau perhelatan pemilu serentak ini masih banyak kekurangannya. Namun, hal ini tidak membuat penyelenggaraan pemilu 2019 sebagai yang terburuk usai era Reformasi.
“Kalau ada yang bilang pelaksanaan pemilu seretan 2019 ini terburuk pasca-Reformasi. Indikatornya apa? Kalau asal ngomong dan berdasar data satu pihak, tentu tidak fair,” ucapnya.
Wasekjen PPP ini pun mengatakan, kalau pemilu serentak ini baru pertama kalau digelar. Oleh karena sangat dimaklumi kalau masih ada kekurangan disana sini.
“Namanya juga baru pertama kali di laksanakan, wajar dong kalau ada kekurangan. Sebenarnya dari perangkat sudah kita siapkan, misalnya dari aspek regulasi adanya sanksi berlipat terhadap money politic, penguatan lembaga Bawaslu mulai dari kewenangan hingga menempatkan satu pengawas setiap TPS,” pungkasnya.
