Guru Besar IPB Apresiasi Pembangunan Embung Desa dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Pakar Ekonomi Kelautan dan Guru Besar IPB, Prof. Rokhmin Dahuri (Kanan)

MONITOR, Lombok – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus menggencarkan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Salah satunya pembangunan 33 ribu embung di desa di seluruh Indonesia.

Untuk itu, demi terwujudnya target pembangunan tersebut, Kemendes PDTT melalui Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan aparat dan perangkat desa serta pihak-pihak terkait salah satunya melalui Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pembangunan Embung di Novotel Hotel, Lombok Tengah, NTB. Selasa-Kamis, 22-24 April 2019.

Pakar Ekonomi Kelautan dan Guru Besar IPB, Prof. Rokhmin Dahuri yang menjadi narasumber dalam salah satu sesi pada kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya pembangunan embung dan ekonomi untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

“Desa merupakan pondasi dalam pembangunan bangsa. Pembangunan infrastruktur embung di pedesaan sangat penting dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi desa khususnya terkait ketahanan pangan,” ujarnya, Selasa (23/4/2019).

Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pembangunan Embung di Novotel Hotel, Lombok Tengah, NTB

Menurut Prof Rokhmin, embung desa setidaknya memiliki 5 manfaat vital yaitu ketersediaan air untuk pertanian, sebagai resapan air, menampung volume air yang relatif besar, konservasi air yang tepat guna, dan dapat memenuhi kebutuhan air suatu wilayah.

“Pembangunan dan pemanfaatan embung untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas supplay air bagi pertanian, industri, rumah tangga, pariwisata, iklim mikro dan lain-lain merupakan kunci pembangunan wilayah desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegas mantan menteri kelautan dan perikanan itu.

Gencarnya pembangunan embung pedesaan lanjut Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menegaskan kebijakan tepat pemerintah dalam bidang politik-ekonomi pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan dengan membangun wilayah pinggiran atau perdesaan.

Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pembangunan Embung di Novotel Hotel, Lombok Tengah, NTB

“Membangun dari pinggiran adalah komponen nawacita, sehingga pembangunan pedesaan dan pangan menjadi prioritas pemerintah,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 1.088 embung atau situ dan bangunan penampung air lainnya dalam kurun waktu 2015-2019.

Embung dan bangunan penampung air bermanfaat untuk konservasi air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku, sumber air bagi ternak maupun pengairan sawah tadah hujan pada saat musim kemarau. Penyediaan sarana dan prasarana air tersebut diuntukan untuk ketahanan air dan upaya mewujudkan kedaulatan pangan.

Sejak tahun 2015 hingga 2017, Kementerian PUPR telah membangun 847 embung di berbagai wilayah di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 2,44 triliun. Untuk tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp 658,47 miliar untuk membangun tambahan 108 embung dan dilanjutkan sebanyak 133 embung pada tahun 2019 ini.