Mantan Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean
MONITOR, Jakarta – Terbitnya surat intruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar para kadernya menarik diri dari kegiatan inskonstitusional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuai sorotan banyak kalangan.
Partai besutan SBY itu dianggap menarik diri dan tidak total dalam pendukung paslon 02.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan bahwa sesungguhnya perintah SBY adalah agar kader Demokrat menarik diri dan tidak ikut bila ada gerakan inkonstitusional.
“SBY ingin menyelesaikan kewajiban politik partai Demokrat di BPN Prabowo Sandi dijalur hukum yang berlaku,” kata Ferdinand Hutahaean, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/4).
Selain kegiatan resmi BPN dan Prabowo Sandi, Ferdinand mengatakan kader Demokrat tidak terlibat. Untuk menjawab kesimpangsiuran, ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini Partai Demokrat tetap berada pada barisan koalisi Adil Makmur dan akan mengawal Prabowo-Sandi.
“Kami jelaskan bahwa Partai Demokrat tetap berada di Koalisi Adil Makmur dan akan mendukung Prabowo Sandi serta menyelesaikan Pemilu ini sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus memperluas kolaborasi…
MONITOR, Batam - Pelatihan Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS) yang diselenggarakan oleh Bakamla RI…
MONITOR, Tangerang - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Welcoming Dinner dalam rangka Grand Final Olimpiade Madrasah…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan peran strategis Indonesia dalam rantai pasok global industri…
MONITOR, Jakarta - Direktur Jaminan Produk Halal Kemenag M Fuad Nasar menilai Menteri Agama pertama,…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI.…