Kemendes PDTT

Program Sertifikasi Lahan Bantu Tingkatkan Ekonomi Perdesaan dan Kawasan Tertinggal

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan program sertifikasi lahan telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan dan kawasan transmigrasi. Ia berharap, program yang menjadi bagian dari reforma agraria tersebut dapat membantu mempercepat pengurangan angka kemiskinan.

“Banyak transmigran yang berpuluh tahun menjadi transmigran tidak mendapatkan sertifikat, sekarang bisa dapat sertifikat,” ujarnya pada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang reforma agraria di Jakarta, Senin (15/4).

Eko mengatakan, sertifikat lahan yang diberikan tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Uang tersebut kemudian digunakan untuk permodalan usaha.

“Masyarakat di desa terpencil sekarang bisa menggunakan sertifikat mereka untuk membuka usaha atau membangun desanya masing-masing,” ujarnya.

Ia mengatakan, angka kemiskinan di kota mengalami penurunan cukup signifikan, yakni dari 1,82 juta menjadi 1,2 juta jiwa penurunan kemiskinan di Indonesia. Hal ini berbanding jauh dengan penurunan kemiskinan di perkotaan yang mencapai 580 ribu jiwa. Eko meyakini, reforma agraria akan membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut

“Pendapatan masyarakat desa mengalami peningkatan dari Rp572 ribu per kapita pada tahun 2013 menjadi Rp804 ribu per kapita pada tahun 2018.  Diharapkan sertifikasi ini bisa terus meningkatkan pendapatan masyarakat di desa. Kerja ini bukan hanya dari Kemendes PDTat saja, tapi juga hasil dari kerja keras Kementerian ATR/BPN, kementerian/lembaga lain dan swasta,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, keberhasilan program sertifikasi lahan adalah bukti bahwa birokrasi mampu menyelesaikan hal yang awalnya dianggap tidak mungkin. Ia menargetkan, sebanyak 11-12 juta sertifikat lahan selesai tahun ini.

“Kemarin saya pernah membagikan sertifikat di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Salah satu perwakilannya dari transmigran mengambil sertifikat itu cucunya, karena kakeknya yang dulu transmigran sudah meninggal, dan ayahnya juga sudah meninggal. Karena selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian berupa pemberian sertifikat dari pemerintah,” ungkapnya.

Recent Posts

Dari Limbah Jadi Harapan, Rumah Tamadun Ubah Limbah Jadi Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Rumah Tamadun, UMKM binaan Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru sekaligus pemenang Pertamina UMK…

3 jam yang lalu

Kemenag Siapkan Program Pesantren Ramah Lingkungan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama tahun ini menyiapkan program pesantren ramah lingkungan. Terobosan ini menjadi…

9 jam yang lalu

Partai Gelora: Indonesia Bisa Berselancar Dalam Kebijakan Tarif Dagang Trump

MONITOR, Jakarta - Dalam perdagangan internasional dan geoekonomi, setiap negara biasanya fokus pada kepentingan nasionalnya…

10 jam yang lalu

Dukungan Pertachem Dalam Hilirisasi Industri Strategis Nasional Menuju Swasembada Energi

MONITOR, Jakarta - Sebagai bagian dari komitmen nasional menuju swasembada energi dan penguatan industri hilir…

11 jam yang lalu

Presiden Jokowi dan Prabowo Komitmen Tinggi Bersama Wapresnya Berantas Korupsi dan Mafia Pangan

MONITOR, Jakarta - Menanggapi beredarnya potongan video pidato Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri…

17 jam yang lalu

Junction Palembang Akan Dioperasikan dan Ditetapkan Tarif Pada 21 April 2025

MONITOR, Sumsel - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol…

19 jam yang lalu