MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan uang diduga dipersiapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019 tidak terkait dengan salah satu paslon di pilpres 2019.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK telah membuka 15 ribu amplop yang berisikan uang yang diamankan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso sebanyak 82 kardus dan dua boks kontainer yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang.
“Sampai siang ini tim mulai masuk pada kardus keempat. Sejauh ini telah dibuka 15 ribu amplop,” kata Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Febri menambahkan dari 15 ribu amplop yang telah dibuka itu, total terdapat Rp300 juta. Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa pada tiga kardus yang telah dibuka sebelumnya terdapat gambar jempol pada amplop.
Namun, KPK menyatakan bahwa tidak terdapat tulisan nomor urut dari salah satu pasangan calon presiden dalam Pemilu 2019.
“Tidak ada nomor urut, yang ada adalah cap jempol di amplop tersebut,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/4).
“Jadi, kami tegaskan tidak ada keterkaitan dengan kepentingan-kepentingan lain berdasarkan fakta-fakta hukum yang kemi temukan saat ini. Memang ada stempel atau cap-cap tertentu di amplop tersebut tetapi sejauh ini fakta hukum yang ada itu masih terkait kebutuhan pemilu legislatif,” ucap Febri.
KPK mengingatkan agar semua pihak untuk tidak mengkait-kaitkan KPK dengan isu politik praktis.
“Koridor hukum itu harus dipisahkan dari koridor politik jangan sampai kemudian koridor hukum ini ditarik-tarik pada
kepentingan politik praktis,” tuturnya.
MONITOR, Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta dosen tetap…
MONITOR, Jakarta - Pelatih tim U-23 Indonesia, Shin Tae-yong, optimistis anak asuhnya mampu meredam Uzbekistan,…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah segera mencabut izin usaha…
MONITOR, Jakarta - Dalam rentang waktu lima bulan belakangan, omset penjualan online produk minuman milik…
MONITOR, Pekanbaru - Menteri BUMN, Erick Thohir secara konsisten mengambil langkah untuk memberdayakan UMKM lokal…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan larangan agar toko kelontong…