ENERGI

Jonan Pastikan Harga Komoditas Migas dan Minerba Tetap Stabil di Tahun Politik

MONITOR, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terus membangun optimisme terhadap dunia usaha sektor ESDM. Jonan menyebut, tahun 2019 yang disebut sebagai momen tahun politik diyakini tidak akan mempengaruhi harga komoditas minyak dan gas bumi (migas) juga komoditas mineral dan batubara (minerba).

“Tahun politk untuk Indonesia impact-nya ke harga hampir tidak ada. Trend internasional yang jelas mempengaruhi,” jelas Jonan di depan peserta Seminar Nasional “Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara dan Migas di Tahun Politik” yang diselenggarakan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Senin (1/4).

Jonan menguraikan, kondisi penerimaan negara pada tahun 2019 akan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan pasar global, yaitu gejolak ekonomi dunia yang mengakibatkan fluktuasi harga komoditas migas dan minerba.

“Negosiasi dagang Amerika-Tiongkok ini berdampak besar bagi kita. Trendnya bisa berubah total sekarang ini. Contohnya, kenapa (harga) batubara ini nggak turun-turun? Salah satunya karena Tiongkok menyetop impor batubara dari Australia, mereka impor dari Indonesia. Supply-demand mempengaruhi harga,” kata Jonan.

Begitu pula terjadi pada subsektor migas, permintaan (demand) dan penawaran (supply) menjadi faktor penentu utama dalam menggerakkan harga komoditas migas.

“Walaupun ada perang ataupun produksi minyak di OPEC dipangkas, pada akhirnya demand-supply lah yang menentukan, demand terutama,” tegas Jonan.

Jonan menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan harga komoditas migas dan minerba ke depannya. Dengan begitu, kata dia, hal ini dapat menjamin ketersediaan dan distribusi komoditas ESDM untuk para investor.

“Tahun politik ini stabilitas keamanan yang penting,” sebut Jonan.

Di penghujung penjelasannya, Jonan menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan jauh lebih menentukan penerimaan negara ketimbang sekadar mengkorelasikan dengan tahun politik. “Yang lebih penting itu good governance sehingga pengelolaannya akan berkesinambungan dan lebih lama,” pungkas Jonan.

Recent Posts

Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Serap Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya laporan terhadap 11 anggota…

3 jam yang lalu

Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP Baru, Berlaku Mulai Januari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa…

4 jam yang lalu

13.600 Siswa SD Ikuti Asesmen Nasional Literasi Dasar Beragama 2025

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 13.600 dari 16.376.085 siswa muslim Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia…

5 jam yang lalu

Kemenag Kolaborasi dengan LPDP Gelar Penguatan Moderasi Beragama di Empat PTK

MONITOR, Jakarta - Kementerian agama melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA) Sekretariat…

5 jam yang lalu

UMM Raih CRM Award Berkat Penguatan Cabang, Ranting dan Masjid Muhammadiyah

MONITOR, Jakarta - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat,…

6 jam yang lalu

Wamenag Ingin Cetak Lulusan Terbaik Lewat Madrasah Vokasi

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menekankan pentingnya transformasi pendidikan madrasah agar…

7 jam yang lalu