MONITOR, Jakarta – Sebagai partai pendukung Anies Baswedan saat Pilkada Jakarta, bukan berarti Gerindra menerima saja setiap kebijakan yang dikeluarkan Anies yang saat ini duduk sebagai Gubernur Jakarta. Terbukti Gerindra bisa berbicara lantang menolak kebijakan Anies soal penetapan tarif MRT yang ditetapkan dengan harga Rp 14.000.
“Itu keputusan Rp 14 keputusan sepihak antara Gubernur dan Ketua DPRD DKI. Bukan keputusan yang diambil antara Pemprov dan DPRD secara lembaga,” tegas Taufik kepada wartawan di Gedung DPRD.
Keputusan yang sah soal tarif MRT dikatakan Taufik adalah hasil dari rapat pimpinan gabungan (rapimgab) dewan antara pemprov DKI yang menetapkan Rp 8.500.
“Kalau ada perubahan lagi seharusnya dibahas lagi di rapat pimpinan bukan hanya di diskusi antara ketua dewan dan gubernur,” tandasnya.
Dengan demikian Taufik mengambil kesimpulan kalau keputusan Rp 14.000 tak mewakili anggota dewan lainnya.
Taufik pun mendesak agar tarif MRT dibahas lagi dengan DPRD DKI Jakarta. Dia menilai penetapan tarif antara Anies dan Pras pribadi menyalahi prosedur.
“Semua ada mekanisme yang harus dilalui secara betul. Jangan serampangan begini,” ujarnya.
Bahkan kalau ditanya secara pribadi berapa besaran tarif MRT, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini menjawab kalau dirinya lebih setuju MRT digratiskan.
Taufik beralasan kalau pihaknyab tidak mempermasalahkan anggaran yang akan membengkak bila subsidi makin besar untuk MRT. Menurutnya, banyak anggaran yang tidak terserap maksimal sebaiknya dialihkan ke subsidi transportasi.
“Kalau saya mau gratis. Pak Anies sekarang ngitung dari mana, ayo kita itung bareng. Kan sekarang DKI duitnya besar ini,” tukasnya.
Menurut Taufik, APBD harus dinikmati oleh warga DKI Jakarta.
“Duit APBD kan sumbernya dari rakyat. Maka gak ada salahnya duit itu dikembalikan ke rakyat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil rapimgab soal penetuan tarif MRT dan LRT disepakati kalau tarif MRT sebesar Rp 8.500 dan LRT Rp 5000.
Namun keputusan itu dirubah ketika Anies melakukan pertemuan berdua dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi diruang Prasetio di Lantai 10 Gedung DPRD DKI sebelum rapat paripurna dimulai (26/3).
Setelah pertemuan tersebut Anies dan Prasetio tiba-tiba membuat pernyataan kalau tarif MRT jadi Rp 14.000 untuk jarak terjauh sementara jarak terdekat Rp 3000.
