MONITOR, Jakarta – Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI guna membahas tarif MRT dan LRT, Senin (25/3) ternyata berlangsung alot bahkan rapat tersebut hampir tidak menghasilkan apa-apa. Pasalnya, ada skenario yang dilakukan sejumlah fraksi yang mencoba mengulur-ulur waktu agar proses penetapan tarif tidak dilakukan cepat.
“Ada sejumlah fraksi yang tetap ngotot agar MRT dan LRT digratiskan saja sampai 2020. Saya yakin temen-temen media tahu fraksi mana. Kalo saya sebutkan fraksinya tak etis,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali kepada MONITOR.
Karena tahu ada pihak yang mencoba mengulur-ngulur waktu penetapan tarif MRT dan LRT, Asharaf pun mengaku sebelum rapat dimulai pihaknya menemui Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi agar bisa memimpin rapat dan langsung bisa memutuskan penetapan tarif.
“Saya katakan kepada Ketua Dewan bahwa Rapimgab ini adalah rapat tertinggi setelah rapat paripurna yang secara aturan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Jadi saya dorong agar Pak Ketua DPRD memimpin Rapimgab untuk memutuskan harga tiket MRT dan LRT Jakarta,” tegasnya.
Menurut Ashraf, kalau tarif MRT dan LRT tidak diputuskan cepat maka secara moral politik masyarakat memandang kinerja DPRD buruk.
“Apalagi moda trasportasi massal tersebut sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Masa iya soal penentuan tarifnya dihambat apa kata masyarakat nantinya,” pungkasnya.
