Anggota DPR RI Fadli Zon mengisi diskusi di kompleks parlemen
MONITOR, Jakarta – Waketum Partai Gerindra Fadli Zon merasa keberatan dengan kondisi lembaga survei di Indonesia saat ini. Menurutnya, kebanyakan lembaga survei tidak netral bahkan seperti jasa “pesanan” pihak tertentu.
Fadli menegaskan, lembaga survei seharusnya bersifat netral dan tidak berpihak kepada perorangan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena lembaga survei merupakan suatu gambaran yang akan disampaikan kepada masyarakat.
“Masih banyak lembaga survei Indonesia yang berkerja sama dengan pihak tertentu. Inilah yang membuat lembaga survei sebagai predator demokrasi walaupun tidak semua,” ujar Fadli saat menjadi narasumber diskusi Dialetika Demokrasi dengan tema “Survei Pemilu Realita atau Rekayasa” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).
Fadli mengatakan banyak lembaga survei Indonesia yang tidak sesuai dengan hasil yang sesungguhnya karena meleset hingga beberapan persen. “Beberapa lembaga survei yang saya perhatikan ketika Pilkada ada yang meleset hingga ratusan persen. Seharusnya lembaga ini dibubarkan saja karena kesalahannya banyak sekali,” papar politisi Gerindra ini.
Menurut Fadli kesalahan-kesalahan yang dilakukan pihak surveior dikarenakan tidak bersifat terbuka padahal seharusnya lembaga survei harus jelas dan terbuka.
“Kesalahan-kesalahan ini karena lembaga survei itu tidak bersifat terbuka dan tidak jelas siapa yang mengerjakannya dan bagaimana caranya, seharusnya kalo misalnya lembaga tersebut berpihak sampaikan saja jadi lebih adil,” tukas Fadli.
MONITOR, Jakarta - Pesantren Award 2025 memasuki babak penentuan. Kementerian Agama pada Rabu (24/9/2025) mengumumkan…
MONITOR, Batam - Bakamla RI melalui Pangkalan Bakamla Batam menggelar pembinaan terhadap 30 Rapala Kota Batam.…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Haji dan Umrah terus memantapkan langkah menuju transformasi…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta memberikan kuliah umum soal dinamika…
MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa…
MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Komite Reformasi Kepolisian, yang akan melibatkan berbagai…