Survei Menangkan Jokowi, Jurkamnas Prabowo-Sandi : Fakta Dilapangan Sulit Dibantah

MONITOR, Jakarta – Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi, Moh Nizar Zahro, mengatakan bahwa fakta dilapangan yang suka terhadap pasangan nomor urut 02 lebih banyak ketimbang pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Hal itu terkait dengan hasil survei Litbang Kompas pada 22 Februari 2019 – 5 Maret 2019 yang menunjukkan, jarak elektabilitas antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, semakin tipis.

Dari hasil survei disebutkan, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Adapun, 13,4 persen responden menyatakan rahasia (pilihannya).

“Sebetulnya elektabilitas Prabowo-Sandi sudah mengungguli Jokowi-Ma’ruf. Fakta lapangan sulit dibantah. Kampanye Prabowo-Sandi selalu dihadiri lautan manusia. Sementara Jokowi-Ma’ruf lebih banyak sepinya,” kata Nizar saat dihubungi, Rabu (20/3).

Dengan demikian, Nizar mengakui jika angka 13,4 persen yang masih dirahasiakan sejumlah responden dalam survei Litbang Kompas sejatinya merupakan kantung suara dari pasangan calon (Paslon) Prabowo-Sandi.

“Kami meyakini angka 13,4 persen yg masih merahasiakan pilihannya sejatinya lebih memilih Capres 02. Tinggal tunggu 17 April nanti, dan fakta yang akan berbicara,” sebut politikus Gerindra itu.

Lebih lanjut, ia mengatakan pada umumnya petahana dianggap aman jika elektabilitasnya di atas 50 persen, namun bila di bawah 50 persen itu artinya rakyat menghendaki perubahan.

“Dulu Pak SBY tahun 2009 survei 1 bulan sebelum Pemilu 72 persen kemudian waktu Pilpres terealisasi 62 persen. Kalau Jokowi hari ini 49.2 persen bisa di pastikan hasilnya tanggal 17 alApril 2019 adalah 39.2 persen untuk Jokowi 60.8 persen untuk Prabowo-Sandi,” ujar dia.

“Apalagi BPN melakukan cara kampanye secara terstruktur sistematis dan masif melakukan pendekatan dan menarik suara undecide voters karena kita yakin beban sejarah janji-janji Jokowi yang tidak terealisasi pasti di hukum oleh rakyat dengan tidak memilih Jokowi,” pungkas Nizar.