Rokhmin Dahuri: Sektor Kelautan dan Perikanan Perlu Terobosan Kebijakan

MONITOR, Banda Aceh – Sektor Kelautan dan Perikanan perlu terobosan dan kebijakan untuk mendongkrak kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian dikatakan pakar kemaritiman yang juga guru besar perikanan dan ilmu kelautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber pada Seminar dan Diskusi tentang Poros Maritim ke-2 di Kampus Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Kamis (14/3/2019).

“Saat ini kontribusi sektor maritim baru sebesar 30% terhadap terhadap Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP),” ujarnya dalam paparan yang berjudul “Kebijakan Terobosan Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”.

GDP adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun.

Menurut Prof Rokhmin yang juga Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga perempat wilayahnya berupa laut dengan kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, ekonomi kelautan merupakan keunggulan komparatif yang dapat ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif dan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.

Prof. Rokhmin menambahkan, kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan dapat kita dayagunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui 11 sektor ekonomi kelautan: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi (ESDM), (6) pariwisata bahari, (7) hutan mangrove, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional.

“Total nilai ekonomi kesebelas sektor ekonomi kelautan itu sekitar 1,2 trilyun dolar AS/tahun, dan dapat menyediakan lapangan kerja sedikitnya untuk 40 juta orang. Sampai sekarang, potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar itu baru dimanfaatkan sekitar 22% dari total potensinya,” ungkap mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Rokhmin meminta pemerintah bersinergi dengan swasta dan masyarakat mengembangkan ekonomi kelautan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (diatas 7%/tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja dan mensejahterakan rakyat), dan ramah lingkungan secara berkelanjutan (sustainable).

“Dengan kata lain, program pelestarian dan penegakkan kedaulatan tidak seharusnya mematikan ekonomi atau dipertentangkan dengan upaya kita untuk memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing bangsa. Keduanya bisa disinergikan, saling melengkapi melalui aplikasi ekonomi biru (blue economy),” tandasnya.

Ekonomi biru sendiri merupakan sebuah sistem ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi.

Hadir dalam acara Seminar dan Diskusi tersebut antara lain Dr. Arifin Rudiyanto (Deputi Bappenas), Dr. Thukul Romeyo (Staf Ahli Kemenko Maritim), Prof. Dr. Muchlisin (Dekan FPIK UNSYIAH), dan Oggy Hargiyanto (Team kerja Poros Maritim Dunia).