MONITOR, Jakarta – Bebasnya Siti Aisyah menjadi perbincangan panas belakangan ini. Bukan karena bebas dari vonis penjara, melainkan adanya kabar bahwa pemerintahan Joko Widodo berhasil melobi pemerintah Malaysia.
Alih-alih disambut mengiyakan, PM Malaysia Mahathir Muhammad justru membantah klaim tersebut. Hal ini tentu sangat membuat pemerintah RI malu. Sebab, klaim tersebut lantas dimanfaatkan oleh kubu BPN Prabowo-Sandi sebagai bahan olokan.
Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, klaim pemerintah terhadap bebasnya Siti Aisyah adalah perilaku politik yang memalukan. Dahnil mengatakan, seharusnya pemerintah tak perlu ‘membual’ sehingga harus membuat bangsa Indonesia malu.
“Perilaku politik memalukan ditunjukkan secara demonstratif oleh pemerintahan Jokowi, terkait dengan klaim lobi-lobi pembebasan Siti Aisyah,” kata Dahnil Anzar, dalam laman Twitternya, Rabu (14/3).
“Mengapa tidak bersikap sewajarnya seperti yang ditunjukkan Pak JK. Sehingga, tidak perlu ada bantahan dari Tun Dr Mahathir, yang berujung memalukan Indonesia,” tambah Dahnil mengkritik.
Dahnil seketika menuliskan permintaan maafnya, atas klaim pemerintah RI yang sebelumnya mengaku telah melakukan lobi terhadap pemerintah Malaysia. Ia pun mengaku sangat menghormati keputusan pengadilan atas kasus Siti Aisyah itu.
“Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yang klaim melakukan lobi terhadap pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan tidak ada bukti SA terlibat pembunuhan,” tukasnya.
