HEADLINE

IPW: Waspadai Manuver Kelompok Radikal dan Eks Teroris

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan jajaran kepolisian dan masyarakat perlu mewaspadai manuver kelompok radikal dan eks teroris. Sebab bukan mustahil kelompok kelompok ini membuat kekacauan menjelang pilpres maupun pasca Pilpres 2019.

“Di sepanjang proses Pilpres 2019 mereka merasa mendapat angin untuk bangkit dan tumbuh subur,” kata Neta melalui keterangan tertulisnya, Jum’at (8/3/2019).

Ind Police Watch (IPW) menilai, dalam menyikapi tumbuh suburnya kelompok radikal dan eks teroris ini, Polri seakan gamang dan khawatir dibully tidak netral, mengingat kelompok kelompok itu berkamuflase di balik eforia partai politik.

“IPW mendata, ada sejumlah daerah yang kelompok radikal dan eks terorisnya tumbuh subur dan bangkit. Yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Papua,” tambahnya.

Neta menegaskan, konsentrasi jajaran kepolisian untuk mengamankan proses pileg dan pilpres sepertinya membuat kelompok kelompok radikal dan eks teroris mendapat cela untuk tumbuh dan berkembang.

“Apalagi kelompok kelompok ini bermain di antara eforia dan dinamika politik yang kian panas serta adanya partai partai politik yang haus dukungan untuk mengamankan ektabilitas, sehingga mengakomodasikan kelompok kelompok tsb, untuk kemudian berharap partainya bisa lolos ke DPR atau jagonya bisa memenangkan “pertandingan politik” 2019,” tegasnya.

IPW berharap jajaran kepolisian merapatkan barisan dan melakukan deteksi dini serta melakukan antisipasi pada kelompok kelompok radikal dan eks teroris yang mendapat cela ini, agar mereka tidak mengkoptasi eforia maupun dinamika tahun politik 2019 untuk membuat kekacauan.

“Kasus rentetan pembakaran mobil di Jawa Tengah dan penembakan yang terus terjadi di Papua adalah gambaran bahwa kelompok kelompok radikal mendapat peluang untuk beraksi. Untuk itu Polri perlu makin memaksimalkan Polsek dan polresnya dalam melakukan pagar betis,” tegasnya.

Menurut Neta, TNI dan Polri harus menjadi garda terdepan untuk mengamankan bahwa NKRI adalah harga mati dan Pancasila berserta Bhineka Tunggal Ika adalah pondasi bangsa yang tidak bisa diganggu gugat.

IPW berharap partai partai politik tidak berpola pikir pragmatis di tahun politik 2019 hingga mau memberikan konsensi atau peluang yang besar bagi kelompok kelompok radikal yang hendak mengikis Bhineka Tunggal Ika, hanya demi sebuah harapan dukungan untuk ektabilitas.

“Sebab konsensi yang diberikan partai partai politik itu akan menimbulkan benturan di masyarakat. Jika benturan terjadi, kelompok kelompok radikal dan eks teroris akan semakin mendapat celah untuk beraksi,” ungkapnya.

“Bagaimana pun pileg dan pilpres 2019 bukanlah tujuan akhir bangsa ini. Negeri yang aman dan saling menghargai dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika adalah harapan bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Untuk itu TNI dan Polri harus menjadi garda terdepan dalam menjaga Pilpres 2019,” pungkas Neta.

Recent Posts

UIN SSC Gelar Orientasi Pelopor Moderasi Beragama Angkatan II

MONITOR, Kuningan - Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekhnurjati Cirebon kembali menggelar…

2 jam yang lalu

Sentuh Inti Demokrasi dan Isu Ekonomi, Puan Dinilai Beri Pesan Tepat Dihati Rakyat

MONITOR, Jakarta - Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama…

2 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Akses Permodalan Bagi Wirausaha Melalui Lembaga Pembiayaan Alternatif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperluas akses permodalan bagi wirausaha…

4 jam yang lalu

DPR Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC di Bar Malam

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi…

4 jam yang lalu

Tinjau Peningkatan Jaringan Irigasi Cikeusik di Jabar, Menteri Dody Minta Percepatan untuk Dukung Swasembada Pangan

MONITOR, Jabar - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggoro meninjau pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Daerah…

7 jam yang lalu

DPR Sebut Iuran BPJS Naik Harus Dibarengi Penguatan Subsidi Masyarakat Rentan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menanggapi wacana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan…

7 jam yang lalu