Dituding Bohong, Jokowi Disarankan Klarifikasi Data-data saat Debat

Presiden Joko Widodo bersama jajaran menterinya

MONITOR, Jakarta – Debat Publik Pilpres 2019 putaran kedua yang bertemakan “Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur” menyisakan banyak rasa penasaran di benak publik. Pasalnya, diduga terdapat data dan fakta tidak akurat yang disampaikan petahana atau calon presiden nomor urut 01.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, agar tidak membingungkan publik alangkah baiknya berbagai data dan fakta yang dianggap tidak akurat tersebut diklarifikasi agar publik tercerahkan. Klarifikasi diperlukan agar berbagai data dan fakta yang keluar saat debat tidak menjadi kontroversi atau isu yang tidak sehat di publik.

“Baiknya Pak Jokowi mengklarifikasi beberapa data dan fakta yang beliau sampaikan saat debat. Harus diingat selain sebagai capres, Pak Jokowi itu adalah seorang Presiden di mana semua informasi yang beliau keluarkan harus akurat karena ini soal capaian, kinerja dan kondisi Indonesia. Bisa jadi, tim pemenangan Pak Jokowi punya data dan fakta yang berbeda dengan data atau fakta yang dipunyai lembaga resmi atau yang dihimpun berbagai organisasi masyarakat sipil. Makanya harus diklarifikasi, sehingga publik tidak bingung dan bimbang serta mengetahui kebenarannya,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (18/2).

Menurut Fahira, dalam mengelola sebuah negara, data bukan sekedar deretan angka, tetapi adalah dasar atau pijakan awal dalam perencanaan pembangunan. Penggunaan data yang akurat menjadi prasyarat keberhasilan program pembangunan nasional. Misalnya perbedaan data yang sangat signifikan terkait impor jagung antara yang disampaikan Jokowi dengan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2018.

Perbedaan data seperti ini jika tidak diklarifikasi, lanjut Fahira, tentunya akan menyusahkan perencanaan pembangunan pertanian khususnya jagung. Sama halnya seperti klaim bahwa dalam tiga tahun terakhir tidak terjadi kebakaran lahan hutan dan lahan gambut, padahal data resmi dari KLH sejak 2016 masih terjadi kebakaran.

Selain itu, klaim Jokowi yang menyatakan bahwa tidak ada konflik agraria atau pembebasan lahan untuk infrastruktur juga patut diklarifikasi. Karena fakta di lapangan berkata lain. Konflik agraria terkait infrastruktur masih terjadi dan diliput luas semua media massa dan diperkuat oleh data dari organisasi yang concern terhadap pembaruan agraria. Bahkan data jumlah konfliknya cukup signifikan.

“Makanya harus diklarifikasi. Data dan fakta ini adalah indikator yang paling kuat dan tepat untuk melihat apakah negeri ini baik-baik saja atau malah banyak hal yang harus diperbaiki. Data yang akurat ini penting untuk kebijakan dan pembangunan ke depan siapapun Presidennya nanti,” pungkas Fahira Idris.