BISNIS

Polemik Impor Pangan, ini Rekomendasi Pemuda Tani HKTI untuk Pemerintah

MONITOR, Jakarta – Polemik kebijakan impor pangan antar lembaga pemerintahan terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum BULOG mendapat perhatian banyak pihak salah satunya Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Ketua Umum Pemuda Tani HKTI, Rina Sa’adah mengatakan pihaknya menyayangkan adanya ketidaksinkronan antar lembaga pemerintah terkait kebijakan impor pangan tersebut. Untuk itu, ia meminta kepada lembaga terkait agar melakukan sinkronisasi dan integrasi data logistik secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.

“Hal ini untuk mencegah keputusan yang keliru karena basis acuan data yang berbeda dari para pengambil keputusan,” kata Rina dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Jum’at (15/2/2019).

Rina berharap sinkronisasi dan integrasi data tersebut juga menjadi komitmen Capres-Cawapres 2019 yang dapat disampaikan melalui debat sesi II pada 17 februari 2019 mendatang.

Selain sinkronisasi dan integrasi tersebut, menurut Rina pemerintah dalam Kementerian Perdagangan dan kementerian pertanian agar menyelaraskan metode menghitung serta membangun system manajemen control stok beras nasional, yang dapat dipantau secara real time.

Sementara terkait kebijakan impor beras dan komoditas lain, harus dipandang sebagai langkah akhir dan hanya dilakukan jika terjadi krisis pangan yang mengancam kelangsungan hidup rakyat Indonesia.

“Pemerintah harus mengambil langkah-langkah perlindungan harga hasil panen petani Indonesia terkait dengan pelaksanaan impor beras,”

“Kita juga berharap pemerintah memperbaiki manajemen logislik dan system informasi manajemen logistik pertanian secara keseluruhan, sehingga tercipta integrated chain yang efektif dan efisien sebagai basis pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah pada sektor pertanian dan pangan,” tandasnya.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

6 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

6 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

7 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

9 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

10 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

10 jam yang lalu