Kampanye Pilpres, Stop Perang Diksi dan Narasi

MONITOR, Jakarta – Sejak kampanye Pilpres 2019 di mulai hingga kini, disadari atau tidak oleh sebagian aktor politik dari dua poros, seakan terjabak pada perang diksi dan narasi. Selain tidak produktif, perilaku komunikasi politik semacam ini sangat tidak mendidik masyarakat dan bisa menjauhkan kita dari komunikasi politik keberadaban, sebagaimana tertuang pada sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Utamanya pada kata, “beradab”.

Diksi dan narasi yang muncul seolah berhadap-hadapan antara poros yang satu dengan poros yang lain. Di satu sisi muncul ungkapan dan narasi tentang ekonomi kebodohan, menteri pencetak utang, anggaran negara bocor Rp 500 triliun, negara punah. Semua itu sangat abstrak. Di sisi lain mengemuka pandangan dan ungkapan terkait konsep politik sontoloyo, genderuwo dan propaganda Rusia. Sebutan ini juga masih sulit untuk merumuskan batasannya. Lontaran dari kedua kubu tersebut, dari aspek komunikasi, berpotensi menimbulkan polarisasi “sempit” di tengah masyarakat. Berdasarkan pandangan kedua kubu tersebut, saya berpendapat, pola komunikasi politik semacam ini harus sesegera mungkin kita hentikan.

Selain itu, realitas komunikasi politik di atas mengandung dua kerugian sekaligus. Pertama, rakyat dirugikan karena perang diksi dan narasi yang mampu “mengubur” dalam-dalam daya kritis masyarakat terhadap program dari kedua kubu kandidasi. Energi rakyat terkuras kepada perang komunikasi politik yang tidak produktif. Rakyat seolah hanyut dalam arus wacana dari para elitis. Akibatnya, ketika salah satu kandidat memenangkan kontestasi Pilpres 2019, rakyat amat sulit menagih janji politik sebuah rezim yang berkuasa karena sudah terkubur oleh wacana perang diksi dan narasi.

Kedua, konsekuensi perang diksi dan narasi berpotensi kuat memanipulasi persepsi dan emosi rakyat dalam menentukan pilihan terhadap salah satu dari dua paslon pilpres. Mereka bisa saja memilih atas pertimbangan emosional, persepsi yang disesatkan, dan berdasarkan suka tidak suka kepada salah satu paslon sebagai akibat dari perang diksi dan narasi yang dilontarkan oleh sebagian aktor politik dari kedua kubu.

Kedua faktor di atas tentu sangat tidak baik menumbuh kembangkan kedewasaan demokrasi di negeri ini. Sebab, kedewasaan demokrasi akan terbangun dengan baik, bila para aktor politik menawarkan ide, gagasan dan program yang terukur dengan kemasan pesan komunikasi yang berbasis rasionalitas. Karena itu, kepada rakyat, harus diberikan sajian diksi dan narasi yang berbasis fakta, data, bukti dan argumentasi yang kuat.

Perang narasi dan diksi yang terjadi hingga kini, menurut saya, sama sekali jauh dari tujuan kampanye dalam suatu kontestasi politik yang mencerdaskan rakyat dan mendorong rasionalitas menentukan pilihan. Sebab, dalam suatu kampanye politik yang mendidik, sejatinya berlomba-lomba menawarkan visi, misi dan program yang terukur secara kuantitatif serta mampu menciptakan suasana tenang dan damai secara kualitatif. Bukan menimbulkan suasana “panas” di tengah masyarakat.

Untuk itu, saya menyarankan kepada kedua kubu paslon pilpres 2019 agar materi dan pesan kampanye berbasis pada kemasan pesan rasional. Pada petahana, sejatinya mengemukakan ke ruang publik semua tahapan proses dan keberhasilan pembangunan yang dilakukan serta program yang belum terrealisasikan yang disertai alasan yang kuat pula. Selanjutnya, kubu petahana, menawarkan visi, misi dan program di semua aspek kehidupan, lima tahun ke depan. Program ini harus terukur, baik dari sumber-sumber pendanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dan disajikan dalam time schedule yang konkrit.

Pada kubu penantang, saya menyarankan agar “membongkar” kelemahan setiap tahap pembangunan di semua sektor yang dilakukan oleh petahana selama ini, tetapi tetap berbasis data, fakta, bukti, dan rasionalitas. Sebab, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Pasti ada kelemahan. Tak kalah pentingnya, penantang menyajikan solusi jitu dan terukur pula. Juka perlu, petahana menawarkan visi, misi dan program yang sangat-sangat terukur kepada rakyat, kelak bila mereka berkuasa lima tahun ke depam.

Jika hal ini dilakukan oleh kedua kubu, maka terbangun ruang publik yang tidak dicemari oleh perang diksi dan narasi seperti yang terjadi hingga saat ini.