Sektor Ekonomi Maritim masih Minim karena Kebijakan Menteri Susi?

Prof Rokhmin Dahuri bersama analis dan pengamat militer, Konie Rahakundini Bakrie pada acara dialog "Maritim-Bahari ditengah Geopolitik" di Rawamangun

MONITOR, Jakarta – Komunitas Banteng Asli Nusantara atau Kombatan menggelar dialog “Maritim-Bahari ditengah Geopolitik” di Rawamangun, Jakarta Timur. Kamis, 7 Februari 2019.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Pakar Kemaritiman yang juga guru besar ilmu kelautan dan perikanan IPB, Prof Rokhmin Dahuri bersama analis dan pengamat militer, Konie Rahakundini Bakrie.

Dalam paparannya, Prof Rokhmin banyak mengkritisi kebijakan menteri kelautan dan perikanan yang jauh dari cita-cita dan visi presiden Jokowi dalam menjadikan Indonesia sebabai poros maritim dunia sehingga sektor ekonomi maritim masih minim kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Hal yang paling disoroti oleh mantan menteri kelautan dan perikanan kabinet gotong royong tersebut diantaranya terkait izin kapal tangkap dan kebijakan pelarangan penangkapan ikan di perairan indonesia karena menjaga sumber daya lestari dan lain-lain.

“Ekonomi maritim menawarkan segudang potensi. Ekonomi maritim mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan inklusif secara berkelanjutan,” katanya.

“Karena itu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 108,000 km, Indonesia harus bisa menerapkan ekonomi maritim,” tegasnya.

Rokhmin mengungkapkan potensi ekonomi maritim indonesia hingga saat ini baru dimanfaatkan sekitar 25%.

“Konstribusi sektor perikanan berada di angka 2,7% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dengan nilai ekspor hanya US$ 3,2 miliyar dolar AS pada 2017,” ungkapnya.