MONITOR, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berjanji akan memperjuangkan penghapusan UU Penodaan Agama, yang pernah menjerat eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maupun Meliana warga Tanjung Balai.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menilai, UU tersebut berdasarkan Amnesty Internasional, telah menjerat banyak orang pada masa reformasi dibandingkan era orde baru.
“PSI menegaskan, akan mencabut UU Penodaan Agama (PNPS/1965) yang bersifat karet. Ini adalah agenda prioritas PSI bila masuk DPR RI nanti,” kata politikus yang akrab disapa Toni ini, Selasa (5/2).
Ditambahkan Toni, PSI percaya agama adalah suci dan absolut. Namun tafsir terhadap agama adalah relatif dan subjektif. Sehingga menurutnya, Negara tidak perlu masuk mengurus tafsir keagamaan mana yang paling tepat, akurat dan objektif.
“Biarkan penafsiran itu menjadi bagian dari kebebasan berfikir dan berpendapat serta dinamika dan dialektika akademis para ulama, teolog dan akademisi tanpa campur tangan negara. Dengan demikian tidak akan ada Ahok, Meliana dan rakyat Indonesia lain yang terjerat UU karet ini,” tegas Toni.
