Atasi Perubahan Iklim, Pemerintah Disarankan Lakukan Transisi Energi

MONITOR, Jakarta – Perubahan iklim sudah ada di sekitar kita, dan di berbagai belahan dunia. Seperti di Perancis, sudah terjadi penurunan ketinggian salju di beberapa pegunungan hingga 40 cm selama 30 tahun terakhir. Peningkatan suhu udara mencapai 1,50C sejak tahun 1990 di daratan Perancis, diiringi penambahan populasi nyamuk demam berdarah di 45 wilayah di daratan Perancis dan terjadinya stagnasi peningkatan produksi pertanian.

Hal ini diungkapkan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Jean-Charles Berthinnet pada acara One Hour University yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta (29/01). Bahkan menurut Berthonnet, perubahan iklim di Perancis akan semakin buruk apabila tidak segera diatasi.

“Pada tahun 2050 diperkirakan hampir 50% hutan di Perancis beresiko terbakar serta terjadinya penurunan 2 miliar m3 kubik air, apabila kita tidak melakukan transisi energi”, ungkap Berthonnet.

Transisi energi adalah sebuah strategi pengelolaan energi jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon serta meningkatkan penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan. Pemerintah Perancis pun sudah menerapkan transisi energi dengan menetapkan rencana jangka panjang, membangun hubungan yang kondusif dengan melibatkan para stakeholder serta konsisten pada kebijakan yang diterapkan. Diharapkan pada Tahun 2050, Perancis akan mencapai Carbon Neutrality.

Kementerian ESDM juga sudah melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon melalui peningkatan penggunaan energi bersih, sebagai komitmen nasional dalam penurunan emisi sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to UNFCC dan Perpres No.61 Tahun 2016 tentang RAN-GRK. Pada tahun 2018, penurunan emisi karbon sebesar 43,8 Juta Ton CO2 angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 36,0 Juta Ton CO2 dan penghematan energi 2015 sampai dengan 2018 mencapai 31.011 GWH atau setara dengan Rp 31,8 triliun.

Hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam mendorong penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi. Pada Tahun 2017 – 2018, terdapat 74 kontrak pembangkit listrik EBT ditandatangi berkapasitas 1.576 MW, sehingga total kapasitas dari 2014 – 2018 mencapai 4.772 MW. Kementerian ESDM akan terus melakukan peningkatan efisiensi pemakaian dan pengelolaan energi. Pada tahun 2019, penurunan emisi CO2 ditargetkan akan mencapai 48,8 juta ton.