PEMERINTAHAN

Gaji Naik, Kontrak Kerja PLD Diperpanjang

MONITOR, Bandung – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo akan menaikan gaji Pendamping Daerah Desa (PLD) pada bulan depan. Pendamping Desa Provinsi Bali pada acara optimalisasi pengawalan dan pendampingan tahun 2019 di Hotel Mercure Seminyak, Badung, Bali pada Sabtu (12/1).
“Gaji PLD masih sangat minim. Presiden Joko Widodo meminta tolong kepada PLD. Insya Allah mulai bulan depan menerima PLD anggaran di Direktorat Jenderal (Ditjen PPMD) untuk tingkatkan gaji PLD kita, “tegasnya, tepuk tangan para pendamping desa yang hadir.
Selain itu, Menteri Eko menanggapi kontrak terkait pendamping desa yang setiap tahun harus disetujui perpanjangan. Menurutnya, jika memungkinkan, perpanjangan kontrak pendamping desa bisa dilakukan setiap lima tahun sekali.
“Pastilan kontrak pendamping desa diperpanjang minggu depan juga. Pendamping desa mau dilanjut atau diberhentikan? Kontraknya langsung 5 tahun bisa gitu? Tidak setiap tahun, ngabisin kertas saja, jadi setiap tahun saya tidak perlu dilihat lagi?”, Demikian tepuk tepuk sorai dan sorai para pendamping desa.
Penghargaan yang diberikan Mendes PDTT untuk para pendamping desa tentu saja bukan tanpa alasan. Dirinya menghargai para pendamping desa merupakan para militan dan pahlawan garda terdepan dalam pembangunan desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa juga tidak terlepas dari kerja keras para pendamping desa.
“Pak Jokowi menghargai kerja keras kalian (pendamping desa) dan kalian relawan paling militan dalam membangun desa. Tiap kunjungan kerja presiden, kalian suka ditanyakan. Pengurangan kemiskinan di desa-desa juga ada dan kerja keras kalian. Dengan kerja keras kalian, kalian bukan bikin tipuan tapi kamu buktikan bahwa kamu bisa. Pak Jokowi dengan membantu kamu membuktikan terbukti amanah UU Desa No.6 dengan baik terima kasih dukungan kalian, “diumumkan dengan semangat.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendamping desa, Mendes PDTT mendapat arahan presiden untuk memberikan kesempatan kepada pendamping desa untuk belajar ke luar negeri.
“Tolong pendamping desa untuk belajar di luar negeri kata presiden. Sekarang bekerja sama dengan beberapa lembaga. Misal belajar perencanaan di Thailand, selain itu, pemerintah Cina akan memberikan peluang pada 100 pendamping desa untuk belajar. Kerjasama juga dengan BBLM Bali untuk membantu pelatihan-pelatihan pengusaha, “terangnya.
Kepala Dinas PMD Bali Ketut Lihatnyana mengatakan militansi para pendamping tidak diragukan lagi, pasalnya para pendamping tetap bekerja dilapangan
“Pendamping desa merupakan garda terdepan bagi suksesnya pemberdayaan dan pembangunan desa. Untuk provinsi Bali ada 43 desa mandiri, 200 desa maju. Dampak dana desa luar biasa. Kemiskinan di Bali meningkat. Jumlah orang miskin di Bali lebih banyak di banding di kota. Pengangguran meningkat , salahsatunya karena program Padat Karya Tunai (PKT). Pendamping profesional saat ini memasuki era digitalisasi, akan menjadi serba cepat, aplikasi berbasis 2019, “ungkapnya.
I Gede Kresna Putra salah seorang Pendamping Lokal Desa (PLD) dari Tabanan Bali mengatakan sangat senang terkait rencana peningkatan pendapatan PLD yang dibeli oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Sangat senang jika memang akan dinaikan, karena terbentur tergantung pada desa yang berbeda, jarak antar desa berbeda-beda. Dan kami juga senang jika terus dapat meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas PLD,” pungkasnya (Adv)

Recent Posts

OPM Bunuh Warga Sipil, Aksi Biadab, Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM Berat

MONITOR, Jakarta - Menyikapi pemberitaan yang beredar terkait aksi keji gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM)…

2 jam yang lalu

Puan Soroti Anak Jadi Korban Kejahatan Siber, Literasi Digital Harus Jadi Gerakan Nasional

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ancaman kejahatan siber yang bisa menjerat…

8 jam yang lalu

DPR: Dokter PPDS Pelaku Pemerkosaan Biadab, Harus Dihukum Seberat-beratnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…

11 jam yang lalu

Terima Masukan Koalisi Sipil Soal RKUHAP, DPR Dinilai Komitmen Libatkan Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…

11 jam yang lalu

DPR Minta RSHS Di-banned Buntut Kasus Kekerasan Seksual Dokter, Ini Bukan Hanya Ulah Oknum!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…

11 jam yang lalu

Puan: Kekerasan Seksual Dokter PPDS Jadi Pukulan Dunia Medis RI, Penanganan Hukum Harus Berpihak Pada Korban!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan…

12 jam yang lalu